29 September 2017

Berita Golkar - Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menolak tegas rekomendasi hasil kajian kelompok yang mengatas namakan internal DPP Partai Golkar yang meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto mundur dari jabatannya. AMPG juga menolak desakan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum dengan alasan apapun. Mengingat sikap-sikap tersebut bukan resmi sikap DPP Partai Golkar tetapi bentuk pelanggaran aturan organisasi Partai Golkar sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Organisasi (PO) No 15/DPP/Golkar/VII/2017 tentang disiplin organisasi.

Demikian salah satu pernyataan politik Pimpinan Daerah (PD) AMPG seluruh Indonesia dalam rapat pleno diperluas Pimpinan Pusat (PP) AMPG di Jakarta, Kamis malam (28/9/17). “AMPG mendukung DPP Partai Golkar memberikan sanksi tegas terhadap pengurus DPP yang mengusulkan pergantian Ketua Umum dan atau mendesak adanya Plt atau mengusulkan Munaslub tanpa menghargai proses hukum dan asas hukum praduga tak bersalah,” kata Ketua Harian PP AMPG Mustafa M Radja.

Sementara itu, Sekjen PP AMPG Andi Nursyam Halid mengungkapkan, hasil rapat pleno diperluas AMPG konsisten mempertahankan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Umum PP AMPG Fahd Elfouz Arafiq sampai akhir masa jabatan 2014-2019. “Sesuai hasil keputusan Rapimnas I dan Rapimnas II Partai Golkar dan Rapimnas I dan Rapimnas II AMPG,” kata Wasekjen DPP Partai Golkar Bidang Pemuda dan Olahraga ini.

AMPG, lanjut Nursyam, juga tetap konsisten mendukung dan memenangkan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi). “AMPG siap memenangkan Jokowi di Pilpres 2019 dan siap membentuk relawan-relawan kelompok strategis pemilih muda hingga tiap TPS se-Indonesia,”ujarnya. AMPG juga mendesak DPP Partai Golkar konsisten terhadap rekomendasi pilkada yang telah dikeluarkan dengan menghargai asas praduga tak bersalah, dengan dugaan bahwa proses hukum yang dialami kader-kader Golkar terindikasi kuat nuansa politiknya.

Pada bagian akhir pernyataan politknya, AMPG juga mendukung proses revitalisasi kepengurusan di semua tingkatan. Di samping itu, verifikasi administrasi dan faktual, pemenangan Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019 dengan pandangan elektabilitas dan pemenangan Golkar tidak tergantung pada satu orang. “Tetapi pada kinerja dan konsolidasi Partai Golkar secara terstruktur, sistematis dan masif baik,” pungkasnya. [Kontributor Jakarta]

fokus berita : #Andi Nursyam Halid


Kategori Berita Golkar Lainnya