19 Mei 2020

Berita Golkar - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi diingatkan untuk tidak terburu-buru memutuskan nasib penyelenggaraan Haji 2020. Penyelenggaraan rukun Islam ke-5 itu harus melalui kesepakatan Komisi VIII dan keputusan Arab Saudi.

"Sebaiknya Menag jangan mengambil keputusan yang resmi sebelum ada keterangan resmi dari Pihak Arab Saudi dan tentu rapat dengan Komisi VIII DPR RI," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Selasa, 19 Mei 2020.

Politikus Partai Golkar itu memaklumi kegelisahan Kementerian Agama (Kemenag) yang belum juga mendapat kepastian penyelenggaraan Haji 2020. Sebab, Kemenag tidak mempunyai banyak waktu mempersiapkan penyelenggaraan haji.

Baca Juga: Defisit Fiskal Kembali Diperlebar, Misbakhun Pertanyakan Kredibilitas Menkeu Sri Mulyani

"Indonesia ini merupakan negara muslim terbesar yang memberangkatkan calon jemaah haji ke Arab Saudi. Perlu persiapan yang cukup untuk memastikan kesehatan dan keselamatan calon jamaah," kata dia.

Menurut Ace, penyelenggaraan haji tahun ini memiliki tantangan besar, yaitu wabah covid-19. Kondisi ini tentunya sangat rawan bagi jemaah Indonesia yang didominasi lanjut usia (lansia). "Sebagian latar belakang usia calon jemaah haji kita di atas 50 tahun. Jadi sangat rentan terpapar virus covid-19," ucap dia. 

Oleh karena itu, Menag diminta proaktif mengomunikasikan penyelenggaraan Haji 2020 ke Arab Saudi. Sehingga kepastian penyelenggaraan bisa dipastikan. {www.medcom.id}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily


Kategori Berita Golkar Lainnya