19 Mei 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah untuk menjaga kredibilitas Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) TA 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Putkom sapaanya saat menanggapi pandangan pemerintah yang memperkirakan defisit APBN TA 2020 mencapai Rp1.028,5 triliun atau 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pelebaran defisit tentu berakibat semakin besarnya risiko pengelolaan fiskal seiring penambahan pembiayaan utang serta beban pembayaran bunga utang. Ditambah lagi, hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan pembayaran karena menurunnya kinerja penerimaan negara akibat tekanan ekonomi,” ujar Putkom, Selasa, (19/5/2020).

Baca Juga: Dinilai Cacat Tanpa Mandat, Mahkamah Partai Minta Musda Golkar Sumut Diulang

Dalam konferensi pers (18/5), Menteri Keuangan menyatakan outlook pendapatan negara hanya akan mencapai Rp1.691,6 triliun atau lebih rendah Rp69,3 triliun dari target Perpres No. 54 tahun 2020, yaitu sebesar Rp1.760,9 triliun.

Sementara itu, alokasi belanja negara mengalami peningkatan menjadi Rp2.720,1 triliun atau bertambah Rp106,3 triliun. Peningkatan tersebut di antaranya seiring penambahan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp641,17 triliun.

Oleh karena itu, Putkom pun menyoroti fleksibilitas pelebaran defisit anggaran untuk kembali di bawah 3 persen dari PDB secara bertahap sebagaimana direncanakan pemerintah dalam Perppu No. 1 Tahun 2020.

Baca Juga: HUT KPPG Ke-18, Srikandi Golkar Tabanan Kunjungan Sosial ke Banjar Denbatas

“Perppu No. 1 Tahun 2020 memang menjadi payung hukum yang jelas menyebutkan bahwa defisit akan kembali disiplin ke batas normal 3 persen dari PDB pada 2023. Namun, pelebaran defisit ini tetap perlu diantisipasi agar tidak terus melebar pada masa yang akan datang."

"Perlu diingat bahwa semakin melebarnya defisit, maka akan semakin menantang pula pengembaliannya ke batas normal walau secara bertahap. Untuk itu, Pemerintah harus berusaha keras agar pelebaran defisit yang terjadi tetap dalam batas yang memungkinkannya kembali pada batas normal sesuai target Perppu,” ujar Putkom.

Lebih lanjut, sebagai upaya untuk menekan pelebaran defisit APBN, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bidang Ekonomi dan Keuangan ini meminta pemerintah untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara potensial seperti pajak digital.

Baca Juga: Budhy Setiawan Salurkan Ribuan Paket Ikan Sehat Bermutu Dari KKP Untuk Warga Bogor dan Cianjur

Selain itu, Putkom juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan efektivitas pengelolaan utang dan memperhatikan stabilitas rasio utang pemerintah terhadap PDB untuk menjaga kredibilitas APBN dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat COVID-19.

“Strategi pembiayaan utang harus dilakukan dengan prudent dan terukur. Selain itu, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan alternatif sumber pembiayaan lain dengan biaya dana yang lebih rendah” beber Putkom.

Revisi Perpres No. 54 Tahun 2020

Dalam kondisi ketidakpastian pasar akibat dampak COVID-19, perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro diperkirakan masih akan terus berkembang. Putkom menilai pemerintah perlu lebih cermat dan akurat dalam menetapkan dan menghitung indikator penting tersebut dalam menyusun perubahan APBN TA 2020.

Baca Juga: Rudy Mas’ud Bagikan 20 Ribu Paket Sembako Untuk Masyarakat Kaltim Terdampak COVID-19

Untuk itu, Legislator Muda Dapil Jabar VII ini meminta agar pemerintah segera menyampaikan kepada DPR terkait revisi Perpres No. 54 tahun 2020.

“Kami tentu menunggu paparan dan penjelasan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, terkait detail dan perincian dasar perhitungan atas perubahan APBN tahun 2020."

"Pimpinan dan Anggota Komisi XI pun sudah menyampaikan kepada Ibu Menteri, bahwa kami siap apabila sewaktu-waktu harus membahas bersama pemerintah melalui rapat di luar masa sidang dengan izin dari pimpinan, mengingat saat ini DPR sedang dalam masa reses,” pungkas Putkom. {www.kedaipena.com}

fokus berita : #Puteri Komarudin


Kategori Berita Golkar Lainnya