01 Juni 2020

Minim Bantuan Untuk Pengusaha, MS Hidayat Soroti Kelemahan Program PEN Pemerintah

Berita Golkar - Eks Ketua Kadin dan Menteri Perindustrian Indonesia periode 2009-2014 Mohammad Suleman Hidayat menilai ada kelemahan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2020.

Kelemahan itu, menurut Hidayat, adalah minimnya bantuan untuk sektor pengusaha bila dibandingkan uluran tangan pemerintah untuk BUMN.

"Dari PEN 23 tidak tercermin anggaran untuk korporasi, pengusaha. Dia hanya menyebut untuk mikro dan UMKM, porsinya juga berat ke BUMN. Pak Menko bilang, pemerintah masih tahun depan untuk korporasi, karena sekarang mampunya ini."

Baca Juga: Bamsoet Ajak Masyarakat Waspadai Konsekuensi Buruk Penerapan New Normal

"Padahal menurut saya kalau nunggu tahun depan, kita udah jadi zombie semuanya ini," kata Hidayat saat mengisi diskusi daring dengan Kadin Jawa Barat lewat konferensi video, Senin (25/5/2020) malam.

Sesuai perkataan Hidayat, porsi untuk BUMN memang relatif besar. Total pemerintah mengucurkan lebih dari Rp155,6 triliun untuk 12 perusahaan BUMN. Hidayat menilai perkara ketidakseimbangan ini muncul karena di awal pemerintah tidak mengestimasi kebutuhan dengan akurat.

Menurutnya, perkara estimasi kurang akurat tidak cuma tampak dalam anggaran PEN, tapi juga menyoal proyeksi-proyeksi lain. Saat memprediksi PDB Indonesia pada Kuartal I/2020 misal, angka yang diproyeksi Kemenkeu terbukti bisa terbantahkan oleh rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) hanya dalam kurun seminggu.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Minta Perdebatan Khofifah Vs Risma Tak Dibawa Ke Ranah Politik

Perkiraan yang belum akurat ini pada akhirnya bikin porsi anggaran yang disiapkan tak proporsional, demikian menurut Hidayat.

"Melesetnya prediksi Menkeu kita dan Gubernur BI sebetulnya mempengaruhi kredibilitas mereka. Jangan-jangan mereka akan meleset juga memprediksi hal-hal berikutnya?," sambungnya.

Argumen Hidayat juga diamini oleh ekonom Universitas Pasundan Acuviana Kartabi. Selain aspek proyeksi tak akurat, menurut Kartabi  ketidakseimbangan PEN juga merupakan puncak dari buruknya komunikasi pemerintah dalam suatu pengambilan kebijakan.

Baca Juga: 75 Tahun Pancasila Jadi Momentum Azis Syamsuddin Bangkitkan Gotong Royong Saat Pandemi

"Kalau kita lihat saat ini pandangan menteri kan berbeda-beda. Bahkan ada di Istana spesialis meluruskan pernyataan. Ini patut disayangkan, karena memunculkan kesan bahwa sikap pemerintah itu plin-plan," kata Kartabi dalam sesi diskusi yang sama. {ekonomi.bisnis.com}

fokus berita : #MS Hidayat