01 Juni 2020

Berita Golkar - Tap MPRS Nomor XXV/1966 yang menyebutkan bahwa PKI sebagai ideologi terlarang di seluruh wilayah NKRI masih berlaku hingga sekarang. Tap MPRS ini juga memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga komunisme tidak boleh bangkit lagi.

Kemudian, ada larangan untuk mengembangkan paham komunisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Mukhtarudin mengatakan, undang-undang tersebut memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme, dengan ancaman pidana penjara 12 sampai dengan 20 tahun.

Baca Juga: Cegah COVID-19 Saat New Normal, Golkar Usulkan Subsidi Pondok Pesantren se-Jawa Timur

“Dengan demikian, tidak ada ruang bagi PKI untuk bangkit kembali. Jika RUU HIP ini sudah diundangkan, maka kita akan punya tiga payung hukum yang saling menguatkan dalam rangka menjaga tidak tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis (PKI) di negara Indonesia,” katanya di Jakarta, Senin (1/6).

Meski begitu, Mukhtarudin mengajak masyarakat tetap waspada terhadap kebangkitan paham ideologi komunis atau PKI. Semua elemen bangsa pasti akan bersatu dan melawan jika komunisme kembali bangkit.

“Waspada terhadap kebangkitan paham PKI adalah sebuah keniscayaan, tapi tetap harus disikapi secara rasional dan komprehensif,” ujarnya.

Baca Juga: Mengabdi di Kampung Halaman, Erick Hariyona Optimis Bawa Pasaman Barat Maju Pesat

Dia menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila memperkuat ketahanan bangsa melawan ideologi komunis agar tidak tumbuh dan berkembang. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tersebut akan memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa.

“Dengan semakin kuatnya ideologi Pancasila maka akan menjamin tidak akan tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis di Indonesia, karena sangat jelas Pancasila bertolak belakang dengan ideologi komunis,” kata dia.

Kemudian, menurut dia, semakin baik pengamalan ideologi Pancasila maka semakin membuat ideologi komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak memiliki tempat di bumi Indonesia.

Baca Juga: 75 Tahun Pancasila Jadi Momentum Azis Syamsuddin Bangkitkan Gotong Royong Saat Pandemi

“Banyak kalangan yang menyoroti TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tidak dimasukkan dalam RUU tersebut, perlu saya sampaikan bahwa TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tersebut merupakan payung hukum yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari RUU HIP,” katanya.

Menurut dia, TAP MPRS maupun RUU HIP saling menguatkan dan merupakan pedoman, pegangan bangsa Indonesia dalam rangka mengimplementasikan ideologi Pancasila.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyatakan Tap MPRS Nomor XXV/1966 harus dimasukkan sebagai salah satu landasan hukum dalam konsideran “mengingat” dalam RUU HIP.

Baca Juga: Kerusuhan di AS Meluas, Meutya Hafid Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

“RUU HIP dirancang untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Untuk itu kita bersama-sama harus menutup semua ruang bagi masuknya ideologi lain dengan satu kunci yaitu Tap MPRS Nomor XXV/1966 yang menyebutkan PKI sebagai ideologi terlarang di seluruh wilayah NKRI. Ini jelas, tegas, dan tidak multi tafsir,” kata Syarief Hasan.

Jika RUU HIP tidak menjadikan Tap MPRS Nomor XXV/1966 sebagai salah satu pertimbangan, maka akan terbuka jalan masuknya ideologi lain yang menyusup dalam ideologi Pancasila.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, masih ada jalan dan ruang bagi ideologi lain yang menyusup dalam ideologi Pancasila karena dalam muatannya pun RUU HIP banyak yang multitafsir dan tidak sesuai dengan tafsiran Pancasila yang selama ini dipahami.

Baca Juga: Golkar Denpasar Bagikan Ratusan Paket Sembako Untuk Para Kusir Dokar

Syarief memberi contoh prinsip dasar yang disebutkan dalam Pasal 3 RUU HIP tidak mencantumkan prinsip dasar Pancasila secara utuh bahkan memotong-motong prinsip dasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Ketika prinsip dasar ini tidak dituliskan secara utuh maka akan membuka keran interpretasi lain. Bahkan membuka keran bagi masuknya ideologi lain yang menyusup dalam interpretasi Pancasila,” ujarnya.

Dia mencontohkan, prinsip dasar pertama, yakni kalau dalam Pembukaan UUD 1945 bunyinya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Baca Juga: Bamsoet Ajak Masyarakat Waspadai Konsekuensi Buruk Penerapan New Normal

 

“Artinya, semua manusia di Indonesia wajib percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi ketika bunyinya hanya ‘Ketuhanan’ saja seperti yang tercantum dalam RUU HIP, maka akan membuka ruang bagi munculnya interpretasi baru tentang politeisme, bahkan ateisme yang jelas-jelas tidak sesuai dengan ideologi Pancasila,” papar Syarief. {indonesiainside.id}

fokus berita : #Mukhtarudin


Kategori Berita Golkar Lainnya