04 Juni 2020

Berita Golkar - Politisi Golkar, Nurdin Halid mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD. Menurutnya, hal tersebut bisa saja terjadi jika KPU tidak sanggup untuk mengadakan pilkada secara langsung.

“Jika memang KPU pesimis, saya usulkan segera nyatakan sikap kepada pemerintah untuk dilakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kota atau kabupaten. Karena legislatif juga merupakan perwakilan masyarakat,” papar NH dalam salah satu webinar bertema ‘New Normal Election’, Rabu (3/6).

Ketua DPD I Golkar Sulsel ini menyebut usulannya bukan tanpa dasar, sebab telah tertuang dalam perpu no 2 tahun 2020 tentang Pilkada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Baca Juga: Percaya Diri, Nurdin Halid Targetkan Golkar Menang 80 Persen Pilkada Serentak se-Sulsel

“Bahwa apabila sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, sebagai gantinya dilakukan setelah penetapan penundaan dengan Keputusan KPU,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Makassar, Farid Wajdi berujar rencana pemilu pada 9 Desember 2020 baru keputusan politik, sebab sampai saat ini KPU Makassar masih belum menerima peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) dari pusat.

“Walaupun secara politik 9 Desember ada hasil RDP KPU RI dengan DPR pusat, tapi saat ini kami masih menunggu kebijakan teknis RTL dari kebijakan tersebut,” ujar Farid, Rabu (3/6).

Baca Juga: AMPG Bekasi Utara Dukung Zainul Miftah Maju di Musda Golkar Kota Bekasi

Begitupun rencana dimulainya tahapan pilkada yang diisukan akan digelar mulai 15 Juni ini, bagi Farid semuanya masih abstrak sebelum ada PKPU tahapan. “Untuk pelaksanaan tahapan pemilu tanggal 15 itu belum, secara regulatif belum, kami masih menunggu regulasi teknisnya,” pungkasnya. {portalmakassar.com}

fokus berita : #Nurdin Halid


Kategori Berita Golkar Lainnya