09 Juni 2020

Berita Golkar - DPR akan segera membahas revisi UU Pemilu yang nantinya akan digunakan dalam Pemilu 2024. Salah satu isu yang menarik adalah kembali dibahasnya presidential threshold (PT) atau syarat parpol bisa mengusung capres-cawapres.

Beberapa partai meminta agar PT diturunkan yang saat ini syaratnya parpol harus punya 20 persen suara di DPR. Hal itu agar para capres yang bersaing ke depan bisa lebih banyak lagi.

Namun, anggota Komisi II Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut ketentuan yang ada saat ini sudah ideal. "Saya sih kesannya ke sana, sehingga tetap mempertahankan ke sana. Di 20 hingga 25 persen, " kata Zulfikar kepada kumparan, Selasa (9/6).

Baca Juga: Masyarakat Masih Bingung, Christina Aryani Minta Pemerintah Terus Sosialisasi New Normal

Dengan PT yang tidak berubah, maka kemungkinan capres-cawapres yang akan maju bisa terbagi hanya dua pasangan lagi seperti 2014 dan 2019. "Capresnya lebih baik (dua) bukan berarti tidak memberikan ruang partisipasi dan demokratisasi," ujarnya.

"Sistem seperti itu keserentakan sekali saja. Putusan MK mengatakan memperkuat PT salah satu keserentakan pemilu," imbuhnya.

Dia lantas menjelaskan jika ambang batas diturunkan akan memicu banyaknya kandidat capres. Sehingga, besar kemungkinan terjadinya pilpres dua kali putaran yang tidak mendukung keserentakan pemilu.

Baca Juga: Gaya Hidup Baru, Bamsoet Harap Sektor Ekonomi dan Kesehatan Menjadi Prioritas

"Kalau nanti tidak ada PT pasti akan terjadi dua putaran. Karena kan harus mencapai 50 persen plus 1. Tanpa PT, 9 partai ini diasumsikan punya paslon sendiri-sendiri," jelasnya.

"Nah, kalau punya paslon sendiri-sendiri kan nanti 2 putaran. Kalau dua putaran bisa tidak mencapai maksud keserentakan pemilu itu. Pemilu serentak kan pileg pilpres kan sekali selesai. Tapi kalau nanti 2 putaran enggak akan bisa tercapai," lanjutnya.

Tak habis di situ saja, jika terjadi 2 putaran maka besar kemungkinan terjadi persoalan seperti di tahun 2014 silam. Saat itu, partai pemenang pemilu tak mendapatkan posisi Ketua DPR.

Baca Juga: GBK Ramai Saat PSBB Transisi, Basri Baco Ungkap Potensi Gelombang Kedua Corona

"Bisa terjadi silang lagi. Bisa kayak 2004. Bisa kayak kasus Jokowi pertama di 2014. Pemenang pilpres berbeda dengan pemenang pileg. KIH dan KMP. Nah, itu kan sampai Mbak Puan aja gak jadi ketua DPR. Ketua DPR dari Golkar," pungkasnya. {kumparan.com}

fokus berita : #Zulfikar Arse Sadikin


Kategori Berita Golkar Lainnya