12 Juni 2020

Berita Golkar - Fraksi Golkar DKI Jakarta turut menanggapi pelonggaran PSBB DKI Jakarta yang dinilai belum penuhi 6 syarat dari WHO. Golkar menyarankan agar Pemprov DK Jakarta lebih ketat melakukan sosialisasi tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

"Kepada jajaran pemprov agar lebih ketat menyampaikan aturan-aturan dan sosialisasi melalui berbagai sarana media, ya, termasuk media sosial. Terkait pentingnya masyarakat mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur."

"Khususnya di tempat-tempat keramaian, tempat ibadah, pasar-pasar, perkantoran dan transportasi umum, sampaikan memakai masker adalah yang utama menjaga diri kita dan itu kewajiban, jangan dinaik-turunkan masker itu," ujar Sekretaris Fraksi Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan saat dihubungi, Kamis (11/6/2020).

Baca Juga: Bambang Patijaya Bagikan Paket Sembako Untuk Pengendara Bentor Terdampak COVID-19 di Sungailiat

Judistira mengatakan penanggulangan COVID-19 adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Serta masyarakat perlu memahami dan mematuhi protokol kesehatan.

"Keberhasilan dalam menekan angka penyebaran COVID-19 ini menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat dan daerah, dan juga yang paling penting masyarakat memahami dan mematuhi aturan, serta protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah secara detail bagaimana kita beraktifitas dalam semua lini kehidupan, termasuk kegiatan ibadah, dunia usaha dan lain-lain," jelasnya.

Judistira mengingatkan bahwa apa yang telah dicapai harus ditingkatkan. Anggota Komisi D DPRD DKI ini menilai sarana dan prasarana yang dimiliki DKI saat ini sudah memadai untuk bisa menekan angka penularan Corona.

Baca Juga: Pasangan Musa-Dito Siap Ulang Koalisi Berjaya di Pilkada Lampung Tengah 2020

"Tapi kita lihat, alhamdulillah angka kesembuhan meningkat, angka kematian akibat COVID menurun. Kemudian kesanggupan kita melakukan test PCR juga memadai, fasilitas kesehatan dan tenaga medis juga memadai, ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, tujuannya satu, produktif tapi aman COVID," sebut dia.

Sebagaimana diketahui, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan minimal ada 6 syarat yang harus dipenuhi bila pemerintah suatu negara ingin membuka kembali wilayahnya. Berikut ini syaratnya:

1. Transmisi penyakit sudah terkendali.

2. Sistem kesehatan mampu mendeteksi, mengetes, mengisolasi, dan melakukan pelacakan kontak terhadap semua kasus positif.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Ungkap 9 Usulan Golkar Untuk Menyempurnakan RUU Pemilu

3. Risiko di lokasi hot spot seperti panti jompo bisa diminimalisir.

4. Sekolah, kantor, dan lokasi penting lainnya bisa dan telah menerapkan upaya pencegahan.

5. Risiko kasus impor bisa ditangani.

6. Komunitas masyarakat sudah benar-benar teredukasi, terlibat, dan diperkuat untuk hidup dalam kondisi 'normal' yang baru.

Namun, menurut Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono, 6 syarat tersebut belum dipenuhi oleh DKI Jakarta.

Baca Juga: Kilas Balik 1 Tahun Arinal Djunaidi-Chusnunia Halim Sejahterakan Lampung

"Kalau dari syarat pertama sih kayaknya belum memenuhi syarat. Karena kasus COVID-19-nya belum turun dan belum aman," kata Tri Yunis Miko saat dihubungi, Kamis (11/6).

Miko mengatakan, mestinya PSBB Jakarta belum saatnya dilonggarkan. Kendati demikian, dia memakluminya jika dilihat dari kondisi ekonomi.

"Seharusnya belum dilonggarkan. Tapi kan tuntutan ekonomi jadi masalah DKI Jakarta. Kalau ekonomi nggak bergerak. Bayangkan berapa besar kehilangannya. Pedagang-pedagang Tanah Abang, Mangga Dua, semua akan teriak. Kalau teriak akan susah untuk meredamnya," ujar Miko.

Baca Juga: Meutya Hafid Minta Kasus Kematian Floyd Tak Digiring Ke Isu Rasisme Papua

Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan mengatakan dalam memerangi virus Corona betuh kerja sama semua pihak. Dia menyebut penanganan COVID bukan hanyak kerja satu atau dua orang saja.

"1 faktor yang membuat kita semua merasa sudah saatnya kita menengok kembali betapa kedisiplinan bersama itu penting karena angka ini tidak dapat hanya 1-2 orang tapi semuanya dan ada yang satu yang perlu digarisbawahi yakini setiap kebijakan yang dilaksanakan dengan disiplin oleh seluruh masyarakat akan memberikan dampak," Anies, Kamis (4/6).

Anies memita agar kerja sama itu selalu ditingkatkan. Serta selalu mematuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah.

Baca Juga: Nama Joni Muslim Menguat Dampingi Neni Moerniaeni, Golkar Bontang Tunggu SK DPP Awal Juli

"Saya garis bawahi ini adalah hasil kerja bersama yang bersama-sama di rumah yang bersama-sama tidak berpergian yang bersama-sama pakai masker dan selalu menjaga jarak dan selalu cuci tangan rutin dan selalu disiplin menjaga protokol kesehatan dampaknya angka ini muncul di Jakarta," kata dia. {news.detik.com}

fokus berita : #Judistira Hermawan


Kategori Berita Golkar Lainnya