12 Juni 2020

Atasi Ketidakadilan Dalam Telekomunikasi Saat Pandemi, BMK 1957 Desak Terobosan Regulasi

Berita Golkar - Menyambut datangnya tatanan normal baru dimana masyarakat harus tetap menjalankan pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19, komunikasi menjadi hal penting yang harus dinikmati oleh seluruh kalangan. 

"Hal ini tentunya harus didukung dengan harga yang proporsional, agar jaringan Telekomunikasi tak hanya bisa dipakai oleh segelintir masyarakat saja, sementara yang lain harus membayar dengan biaya tinggi," ujar Arif Budi Prakoso, Ketua DPP Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 dalam diskusi webinar bertemakan “Akses Telekomunikasi Berkeadilan di Seluruh Wilayah Indonesia". 

Baca Juga: Dadang Supriatna Makin Lengket Dengan Sahrul Gunawan, Koalisi Golkar-Nasdem di Pilbup Bandung?

Webinar ini dihadiri oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Nurul Yakin, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna, Founder Sobat Cyber Indonesia Al Akbar Rahmadillah, dan Fungsionaris BML Maluku Eltin Tanalepy.

Dave Laksono menilai literasi digital menjadi hal yang sangat penting dan itu bisa diraih dengan adanya akses Telekomunikasi yang merata. Meski demikian, Eltin sebagai perwakilan masyarakat bagian Timur Indonesia mengakui bahwa ketidakadilan terkait Telekomunikasi ini sudah terjadi sejak lama.

“Kita disangka kaya karena sebagian besar disini pakai Telkomsel, padahal ini karena kita tidak punya pilihan lain dan hanya ini jaringan yang bisa kita pakai,” ucap Eltin.

Baca Juga: Maju Musda Golkar Kota Bekasi, Ini Program Kerja dan Visi-Misi Nofel Saleh Hilabi

Jaringan Telkomsel sendiri, kata Eltin, hanya bagus digunakan di kota besar. "Kalau di kampung sudah susah sekali kami dapat sinyal. Sudahlah tidak ada pilihan lain, sinyal susah, hargapun mahal. Dimana keadilan untuk kami,” sindir Eltin

Sementara itu, dari BPKN, Nurul Yakin S, melihat Telekomunikasi sebagai aspek pembangunan jangan hanya digunakan bisnis saja. Hal itulah yang menurutnya membuat pelanggan merasa ada diskriminasi dalam Telekomunikasi.

"Modern licensing harus diperbaharui agar konsumen punya pilihan. Ada jurang ketidakadilan dalam layanan komunikasi kita karena disparitas harga dan layanan begitu mencolok di wilayah timur,” ujar Nurul. 

Baca Juga: Pasangan Musa-Dito Siap Ulang Koalisi Berjaya di Pilkada Lampung Tengah 2020

Hal itu juga diamini oleh Al Akbar Rahmadillah, ia menyatakan harus ada percepatan atau terobosan regulasi untuk mengatasi ketidakadilan ini. “Solusi cepat itu adalah dengan merevisi PP 52 dan 53 karena menghadapi New Normal ini kita tidak bisa lagi menunggu omnibus law karena akan memakan waktu terlalu lama,” ujar Akbar. 

Ia memaparkan, dari data 2015 ada satu operator yang 70% revenuenya dari luar Jawa dan penguasaan pasarnya 80%. Hal itu menunjukkan adanya persaingan tidak sehat disana.

"Padahal dengan revisi PP tersebut network sharing ini tidak akan merugikan siapapun, dan Telkom bisa jadi penghubung agar memantau operator lain. dan juga akan mendapatkan revenue dari trafik transit interkoneksi,” tandasnya. {akurat.co}

fokus berita : #Arif Budi Prakoso #Dave Laksono