13 Juni 2020

Surabaya Zona Merah Pekat, Blegur Prijanggono Minta Risma Perketat Protokol COVID-19

Berita Golkar - DPRD provinsi Jatim berharap agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini membuat kebijakan untuk memperketat protokol Covid-19 di tempat publik, terlebih PSBB (Pembatasana Sosial Berskala Besar) tak diberlakukan lagi.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD provinsi Jatim Blegur Prijanggono mengatakan saat ini kondisinya sangat dilematis ketika PSBB diberlakukan.

“Kalau diberlakukan tentunya akan mengganggu perekonomian, namun disisi lain Surabaya sudah masuk zona merah pekat dalam pandemic Covid-19. Hal inilah juga menjadi ancaman bagi warga Surabaya,” jelasnya.

Baca Juga: Apresiasi Kinerja Pemprov Jabar Hadapi COVID-19, Bamsoet Serahkan 5000 Alat Rapid Test

Pria yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengatakan, Partai Golkar berharap Pemkot Surabaya harus membuat tindakan-tindakan yang lebih ketat untuk penerapan Protokol Kesehatan demi memutus mata rantai Pandemic Covid-19.

Dicontohkan oleh Blegur, banyak di tempat pasar tradisional selama PSBB diberlakukan kurang menerapkan protokol Covid-19.

“Oleh sebab itu, harus ditetapkan kebijakan yang harus diterapkan benar-benar untuk memutus pandemi. Selama ini di pasar-pasar tradisional sering dijumpai tak disiplin protokol Covid-19.Ini yang harus diperhatikan Pemkot Surabaya,” sambungnya.

Baca Juga: Misbakhun Sarankan Pemutihan Utang Nasabah Ultra Mikro dan Gratiskan Listrik UMKM

Mantan anggota DPRD kota Surabaya ini mengatakan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 perlu dilakukan kedisiplinan semuanya mulai dari Pemkot Surabaya hingga masyarakat sendiri.

“Mulai hari ini kedisplinan harus ditegakkan agar protokol Covid-19 bisa berjalan dan kurva Pandemi Covid 19 bisa diturunkan di Kota Surabaya,” jelasnya.

Soal kehadiran TNI dalam penegakan kedisiplinan penegakan aturan protokol Covid-19, Blegur mengatakan keberadaan TNI hanya memastikan agar penegakan disiplin Protokol Covid-19 benar-benar dijalankan.

Baca Juga: Berikan Rasa Aman Umat Islam, Sarmuji Sebut RUU Ciptaker Akomodasi Jaminan Produk Halal

 

“Kewenangan TNI jika diturunkan hanya sebatas untuk melakukan penegakan disiplin Covid-19 saja. Tak lebih dari itu. Kami melihat masyarakat di Surabaya masih kurang akan penerapan Protokol Covid,”terangnya. {beritalima.com}

fokus berita : #Blegur Prijanggono #Tri Rismaharini