14 Juni 2020

Berita Golkar - Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat membuka kelemahan teknologi pencatatan meteran yang dimiliki PLN saat ini. PLN yang memasuki usia 75 tahun masih primitif dengan mengandalkan petugas pencatat KWH meter yang berkeliling dari rumah ke rumah.

Akibatnya rame seperti saat ini, masyarakat merasa dirugikan karena lonjakan tagihan ada yang sampai naik 100% dari biasanya yang dibayarkan oleh pelanggan. Akurasi pencatatan meteran listrik dipertanyakan, banyak yang merasa bahwa selama Pandemi

Covid-19 orang PLN tidak ada yang datang mencatat meteran listrik dirumahnya, tiba-tiba kok tagihan bengkak gak masuk akal?

 

Baca Juga: Gandeng BKKBN Jawa Barat, Dewi Asmara Sosialisasi Keluarga Berencana Pada Warga Sukabumi

Kalo tukang catat listrik tidak datang lalu dari mana PLN mematok tagihan listrik, demikian sepenggal obrolan yang berseliweran di media sosial yang mempertanyakan melonjaknya tagihan listrik oleh PLN.

PLN adalah salah satu BUMN besar dan bensentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

Bisa dipastikan bahwa tidak satu orang pun di dunia ini yang tidak bersentuhan dengan listrik setiap harinya, oleh karenanya sangat memalukan dan sangat primitif jika PLN masih mencatat pemakaian listrik dengan manual.

Baca Juga: AMPG Dukung Penuh Erwan Bachrani Maju Pilkada Lingga 2020

“Kita malu sebagai bangsa, ketika dunia sudah nyaman dengan teknologi IoT (Internet of Thing) dengan berbagai sensor yang memudahkan kehidupan, eh kita masih mengurus meteran listrik yang tidak akurat”.Ucap Lamhot Sinaga Anggota DPR RI Komisi VI Dari Fraksi Partai Golkar, Minggu  (14/6/2020).

Sebagai solusi atas tindakan primitif PLN ini sudah seharusnya pencatatan meteran listrik ini dibantu dengan sentuhan teknologi yaitu dengan “Program Digitalisasi” untuk mencatat pemakaian listrik oleh setiap pelanggan.

Selama pelanggan PLN tidak 100% menggunakan token, maka digitalisasi pencatatan meteran ini sangat dibutuhkan. Data yang valid dan akurat, kemudahan mengakses data penggunaan listrik akan berdampak pada efisiensi PLN.

Baca Juga: Firlie Hanggodo Siap Jembatani Nelayan Dengan Pertamina Terkait Kompensasi Tumpahan Minyak Karawang

Kebocoran pemakaian listrik yang sering terjadi selama ini akan teratasi dengan program digitalisasi ini. Tentu saja akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada PLN dan sebagai perusahaan BUMN otomatis meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada Negara.

Digitalisasi ini sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelanggan, misalnya jika terjadi lonjakan penggunaan listrik, pelanggan dapat info dari aplikasi seperti yang sudah umum diberikan perusahaan telekomunikasi.

Pertamina juga akan memulai program digitalisasi ini, seluruh SPBU Pertamina akan menggunakan digitalisasi, sehingga akurasi dan tingkat kebocorannya bisa teratasi.

Baca Juga: Didukung Ketua AMPI Sulut, Jilly Gabriella Eman Makin Optimis Tatap Pilwako Tomohon

Saya pernah tanyakan ini waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Pertamina, dan Pertamina menyanggupi bulan Juni tahun 2020 sebahagian SPBU sudah menggunakan digitalisasi.

Sebagai jawaban atas lonjakan tagihan listrik ini, mengapa bukan Digitalisasi meteran ini yang dibuat sebagai wujud BUMN hadir untuk negeri dan sekaligus memperbaiki ekosistem BUMN sesuai jargon Menteri BUMN yang selalu didengung-dengungkan yaitu AKHLAK (Amanah Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). {realitarakyat.com}

fokus berita : #Lamhot Sinaga


Kategori Berita Golkar Lainnya