16 Juni 2020

DPP MDI Minta Jokowi Tolak Seluruh RUU HIP Dan Tak Lanjutkan Pembahasannya

Berita Golkar - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diinisiasi oleh DPR RI sekarang ini telah menyebabkan kegaduhan masyarakat khususnya kehidupan keagamaan di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang agamis.

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Majelis Dakwah Islam (DPP MDI), rakyat menginginkan keteladanan para pemimpin Negara bukan dengan merancang dan menciptakan suatu aturan perundang-undangan yang bisa menciptakan disintegrasi Bangsa dan Negara Indonesia.

“Seperti ada agenda terselubung dengan alasan memberi pijakan teknis bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam mengeksekusi para pihak, atau bagian dari bangsa ini yang berbeda pandangan dan sikap dengan kepentingan rezim penguasa pemerintahan untuk di vonis nantinya melanggar undang-undang” kata Sekjen DPP MDI, Gunawan Hidayat.

Oleh karena itu, sebagai ormas Islam yang didirikan pada tahun 1978, DPP MDI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak seluruhnya RUU HIP dan tidak melanjutkan pembahasan bersama dengan DPR RI. MDI adalah satu dari Hasta Karya, 8 organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar.

"Juga mendorong lembaga tinggi negara yaitu: Presiden, MPR, DPR, DPD, para akademisi, tokoh tokoh nasional, dan para tokok masyarakat, harus duduk bersama dan menyusun konsep bernegara, keunggulan potensi dan jati diri keindonesiaan, kesatuan dalam kebhinekaan, dan kemajuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." pungkas Gunawan.

fokus berita : #Gunawan Hidayat