16 Juni 2020

Agar Lebih Transparan, Dedi Mulyadi Sarankan PLN Buat Rincian Penggunaan Listrik Pelanggan

Berita Golkar - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuat rincian penggunaan listrik pelanggannya setiap bulan.

Hal itu demi mencegah prasangka buruk terhadap perusahaan milik negara itu. "Saya usulkan itu agar tidak terjadi prasangka yang buruk pada PLN," kata Dedi melalui sambungan telepon, Senin (15/6/2020).

Dedi mengatakan, rincian penggunaan listrik bisa dilaporkan dengan beberapa cara, mulai dari laporan tertulis yang dikirim via pos, email atau juga melalui SMS. Misalnya, kalau melalui SMS, PLN setiap bulan mengirimkan rincian penggunaan listrik ke nomor ponsel pemilik rumah.

Baca Juga: Pro Kontra Pembentukan 5 Subholding Pertamina Di Mata Maman Abdurrahman dan Ridwan Hisjam

"Sudah saatnya PLN transparan dalam hal penggunaan listrik pelanggannya. PLN harus mulai melaporkan rincian tagihan listrik itu seperti telepon pasca-bayar. Ada rincian penggunaannya," kata mantan Bupati Purwakarta itu.

Harus Beri Penjelasan

Menurut Dedi, saat ini bermunculan berbagai keluhan tentang tagihan listrik yang mengalami kenaikan cukup signifikan, dari mulai selebritas maupun masyarakat umum, baik yang mengunggah di media sosial maupun tidak.

"Karena PLN memiliki fungsi pelayanan dan kepuasan pelanggan menjadi pilar utama, maka PLN harus memberi penjelasan kepada masyarakat kenapa ada keluhan tagihan listrik," kata Dedi.

Baca Juga: PKS Jajaki Peluang Koalisi Dengan Partai Golkar di Pilkada Kepri 2020

Menurutnya, PLN bisa mendatangi pelanggan yang mengeluh tagihan listrik membengkak. PLN bisa melakukan pemeriksaan forensik terkait pemakaian listrik pelanggan, sehingga bisa jelas berapa watt yang digunakan dan kemudian dikonversi dalam bentuk besaran biaya tagihan.

"Misalnya di rumah artis A, habis sekian belas juta rupiah. Kemudian PLN melakukan audit forensik saja di rumah itu. Kan bisa dilihat apa saja yang digunakan dan habis berapa watt dalam sebulan," katanya.

Menurut Dedi, sudah saatnya PLN bersikap transparan dalam hal tagihan listrik. Semua keluhan tentang tagihan bisa dijelaskan dengan berbasis data. Penjelasannya bisa melalui media sosial.

Baca Juga: Yod Mintaraga Ingatkan Pemprov Jabar Waspada Sekolah Fiktif Terima Anggaran Sekolah Gratis

"Sekarang sudah abad transparansi, berikan penjelasan secara teknis. Tidak lagi masuk ke wilayah politis," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini.

Tagihan RP 20 Juta

Seorang pemilik bengkel las asal Malang, Teguh Wuryanto mengeluhkan tingginya tagihan listrik yang ia gunakan hingga mencapai Rp 20,1 juta.

Padahal biasanya tagihan listrik hanya berkisar Rp 1-2 juta per bulannya, dan selama ada pandemi corona ini, ia juga jarang menggunakan alat di bengkelnya. Teguh pun sempat menuliskan kejadian yang ia alami ini di media sosial facebook dan menjadi viral.

Baca Juga: Supian HK Serahkan Bantuan Ribuan APD Ke Golkar Kalsel

Kronologi

Teguh mengatakan keanehan nominal tagihan bermula sejak meteran listrik di bengkelnya diganti dari analog ke digital pada Januari 2020. Sejak saat itu, tagihan listriknya mulai naik, namun ia tidak menaruh curiga karena masih dianggap wajar.

Mengutip Kompas.com, tagihan pada bulan Februari sebesar Rp 2.152.494, kemudian pada Maret sebesar Rp 921.067 dan pada April kembali naik menjadi Rp 1.218.912. Namun pada Mei, tagihan listriknya naik bekali-kali lipat menjadi Rp 20.158.686.

Menurut Teguh yang telah menjadi mitra dengan PLN selama 23 tahun ini tidak pernah terjadi masalah. "Hubungan kami selama ini baik-baik saja, dan saya juga nggak merasa melakukan kesalahan apapun pada pihak PLN," tulis Teguh di Facebooknya.

Baca Juga: Di Forum Nasional, Bupati Kaswadi Razak Paparkan Langkah Efektif Soppeng Tekan COVID-19

Seorang pemilik bengkel las asal Malang, Teguh Wuryanto mengeluhkan tingginya tagihan listrik yang ia gunakan hingga mencapai Rp 20,1 juta.

Penjelasan PLN

Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril mengatakan, melonjaknya tagihan listrik tersebut diakibatkan adanya kerusakan alat penyimpanan energi yang dikenal dengan kondensantor atau kapasitor.

Dilansir Kompas.com, Bob menjelaskan, jenis kegiatan las seperti yang dilakukan Teguh memang seringkali mengakibatkan ketidakstabilan tegangan listrik. Diperlukan kapasitor untuk menyimpan dan menstabilkan tegangan listrik tersebut.

Baca Juga: TM Nurlif Ungkap Penyusunan Pengurus Golkar Aceh Tanpa Rasa Dendam dan Destruktif

Kapasitor sendiri menghasilkan daya reaktif (kVarh) yang biayanya berbeda dengan tarif listrik pada umumnya, yakni kWh. Bob mengatakan, kapasitor yang dimiliki Teguh itu mengalami kerusakan, sehingga terjadi kebocoran daya.

Namun pada saat rusak tersebut, pemilik tidak sadar karena juga baru terdeteksi setelah meteran diganti ke meteran digital.

Penyelesaian

Manajer Bagian keuangan, SDM dan Administrasi PLN UP3 Malang, Ferbiana Marnarizka Putri mengatakan, tagihan yang dimiliki teguh harus tetap dibayar. Jika tidak maka kepesertaan Teguh dari pelanggan PLN akan dicabut.

Baca Juga: Hasil Survei Tinggi, Raski Mokodompit Ungkap Nama-Nama Jagoan Golkar di Pilkada Boltim dan Bolsel

Namun demikian, pihaknya memberi kelonggaran agar bisa dibayar dengan cara menyicicil. "Pertimbangannya memang karena Itu kan murni pemakaian dia dan untuk temponya yang bersangkutan (Teguh) meminta 6 kali cicilan," kata Febrina, dikutip dari SuryaMalang.com.

Febrina menganggap pihak PLN Malang tidak bersalah atas lonjakan tagihan listrik yang dialami Teguh. Karena fakta empiris tarif kenaikan bisa dibuktikan dengan catatan meteran lisrik. {jateng.tribunnews.com}

fokus berita : #Dedi Mulyadi