16 Juni 2020

Berita Golkar - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan alasan DPR menyetujui usulan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Sebelumnya, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu diputuskan Pilkada Serentak ditunda kurang lebih selama 6 bulan.

Doli mengatakan, ada 6 kali rapat kerja yang dilakukan Komisi II DPR sebelum mengambil keputusan tersebut. Alasannya, tidak lain karena belum adanya kepastian penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) dapat dikendalikan jika penundaan dilakukan hingga 2021.

Baca Juga: DPP MDI Minta Jokowi Tolak Seluruh RUU HIP Dan Tak Lanjutkan Pembahasannya

“Kita mengatakan tidak ada bisa yang memastikan di tahun 2021 itu situasinya akan lebih baik atau pandemi akan berakhir. Bahkan WHO itu mengoreksi sampai 2 kali,” katanya dalam webminar yang digelar iNews Portal bertajuk Pemilu Rakyat 2020: Pemilu Serentak di Tengah Pandemi, Selasa (16/6/2020).

WHO, Doli memaparkan, sempat menyebut pandemi Covid-19 akan berada terus di dunia antara 2 hingga 5 tahun ke depan. Namun, kemudian pernyataan itu dikoreksi kembali dengan mengatakan bisa jadi virus corona ada selama-lamanya bersama manusia. “Artinya bahwa di tahun 2021 atau 2022 kita enggak tahu apa yang akan terjadi,” ucap politikus Partai Golkar ini.

Pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020, tidak hanya menjadi keputusan politik bersama melainkan sudah menjadi keputusan hukum. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku orang yang menjadi penanggung jawab utama dalam mengendalikan pandemi Covid-19 telah memastikan berbagai upaya.

Baca Juga: Di Forum Nasional, Bupati Kaswadi Razak Paparkan Langkah Efektif Soppeng Tekan COVID-19

Hal itu, menurut Doli, yang menjadi dasar Komisi II DPR menyetujui penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. “Dalam beberapa rapat kerja, pemerintah yang dalan hal ini mitra kami Kementerian Dalam Negeri sudah menjelaskan langkah atau kebijakan apa yang sejak awal diambil,” ujarnya.

Doli memaparkan, sebelumnya KPU telah memberikan 3 opsi terkait waktu penyelenggaraan pemilu. Opsi pertama 9 Desember 2020, kedua 17 Maret 2021 dan terakhir digelar pada 29 September 2021.

“Kemudian, pemerintah sebagai otoritas tertinggi sudah mengambil langkah- langkah untuk menstabilkan situasi. Ketika situasi sudah mulai stabil baru kemudian keputusan pertama itu yang diambil,” tuturnya.

Baca Juga: Hindari Penyebaran Massal Saat New Normal, Dyah Roro Esti Dorong Rapid Test Massal

Pada Pilkada 2020, Doli memastikan, akan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat sesuai rekomendasi yang diberikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menurutnya, pihak penyelenggara Pilkada juga diwajibkan terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

“Penyelenggaraan pilkada serentak itu bisa menerapkan protkol kesehatan Covid-19 di setiap tahapannya. Dan yang kedua, pihak penyelenggara harus berkoordinasi terus dengan Gugus Tugas,” katanya. {realitarakyat.com}

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia


Kategori Berita Golkar Lainnya