05 Juli 2020

Partai Golkar Pasca Reformasi, Dari BJ Habibie Hingga Airlangga Hartarto

Berita Golkar - Golkar pasca reformasi berhasil menduduki jabatan tertinggi sebagai Ketua MPR untuk masa periode 2019-2024 yang dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mencakup 575 anggota DPR serta 136 DPD. Tentu hal ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa untuk Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Dimana sebelumnya menduduki sebagai Ketua DPR. Beliau merupakan anggota dari partai Golkar.

Sebelum itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya (Golkar) yakni Akbar Tanjung meminta kepada mantan Presiden B.J Habibie agar mau memediasi sengketa yang terjadi dalam tubuh Golkar. Antara sisi Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, meskipun Habibie bukan menjadi kader dari partai tersebut. Namun, keberadaan Habibie dirasa memiliki wibawa untuk bisa menyelesaikan sengketa yang terjadi saat itu.

Partai Golkar Pasca Reformasi, BJ Habibie
Bukan hanya Akbar Tanjung saja yang merasa jika penunjukan kepada Habibie ini tepat. Masih ada SUN (Direktur Solusi Untuk Negeri) yakni Andrianto juga memiliki pendapat yang sama. Habibie adalah sosok yang tepat untuk memberi mediasi kepada kedua pihak agar mau untuk berdamai. Andrianto juga berpendapat jika Habibie memiliki peran yang besar mengeluarkan Golkar dari masa suram. Dimana mampu membawa Golkar pasca reformasi.

Tampilnya sosok Habibie sebagai seorang mantan presiden meski memiliki jabatan kepresidenan yang singkat, namun mampu menjadi perekat yang akan selalu dihormati karena beliau mengetahui peta konflik yang terjadi pada Golkar. Dimana kedua yang bersengketa memiliki hormat yang tinggi kepada beliau. Menurut Andrianto, Habibie dianggap sebagai kelanjutan dari Akbar Tanjung serta Jusuf Kalla.

Keduanya menghormati Habibie sebagai figur clean dan dirasa memiliki rasa golkaris. Pasalnya, mempunyai loyalitas yang sangat mumpuni. Dimana beliau tidak mempunyai vested interest (kepentingan-red) yang pribadi. Sehingga Habibie memiliki peranan yang penting bagi terciptanya kedamaian di badan Golkar dengan memberi fasilitas untuk membuat konsensus pada kedua pihak. Sehingga kedua pihak bisa menyelesaikan situasi konflik dengan komprehensif.

Meski kepemimpinan yang singkat, namun beliau memberi fondasi yang kuat untuk demokrasi yang solid dan kuat. Bukan hanya untuk Golkar saja jasa Habibie, namun untuk seluruh negeri yang telah ia selamatkan dari krisis ekonomi yang saat itu bisa saja memporak-porandakan negara.

Habibie menyampaikan pesannya untuk Golkar dimana ia meminta partai berlambang pohon beringin untuk selalu bertahan dan melakukan inovasi pada kerja nyata untuk pembangunan yang sebesar-besarnya demi kemajuan rakyat serta kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, beliau berpesan untuk selalu demokratis serta terbuka dalam menunjukkan kerja yang nyata.

Berakhirnya Dualisme Kepemimpinan
Beralih ke dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar pasca reformasi dimana Aburizal Bakrie menjadi pemimpin setelah hasil munas Bali, sedangkan Agung Laksono hasil munas Jakarta. Namun pada tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan surat untuk pengesahan kepemimpinan dari Agung Laksono. Pengadilan yang mengesahkan kepemimpinan dari Agung Laksono berjumlah 4 hakim yang bermusyawarah.

Setelah surat pengesahan keluar, munas hasil Bali menerima putusan pimpinan partai Golkar adalah Agung Laksono. Namun pihak Aburizal Bakrie mengajukan kasasi, kedua pihak sepakat mulai berakhirnya konflik sejak rekonsiliasi yang dipimpin Jusuf Kalla dan sepakat untuk melakukan musyawarah nasional (Munaslub). Dengan demikian, dualisme kepemimpinan resmi berakhir pada 17 Mei 2016. Saat itu yang menjadi ketua umum DPP partai Golkar Setya Novanto.

Kepemimpinan DPP Golkar
Untuk lebih mengenal partai Golkar pasca reformasi, inilah Ketua Umum dari masa ke masa. Dimulai dari Djuhartono dari tahun 1964 sampai dengan 1969, Suprapto Sukowati dari tahun 1969 sampai 1973, Amir Moertono tahun 1973 sampai 1983, Sudharmono tahun 1983 sampai 1988, Wahono tahun 1988 sampai 1993, Harmoko tahun 1993 sampai 1998, Akbar Tandjung tahun 1998 sampai 2004, Jusuf Kalla dari 2004-3009, Aburizal Bakrie dari 2009-2014, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) dari 2014-2016, dan Setya Novanto dari 2016-2019.

Kepemimpinan Airlangga Hartarto
Sebagai Ketua Umum dari Golkar pasca reformasi, Airlangga Hartarto memberikan pengumuman mengenai susunan kepengurusan untuk DPP partai Golkar untuk masa periode 2019-2024. Dimana hasilnya sesuai dengan Munas yang diselenggarakan di Jakarta pada Desember.

Untuk membuat susunan kepengurusan dalam partai beringin yang ia pimpin, membutuhkan beberapa aspek seperti aspek fungsional, profesionalisme, serta asas merittokrasi. Dalam susunan kepengurusan mempertimbangkan pada Undang-Undang Partai Politik dimana 30% pengurusnya adalah perempuan. Semua kepengurusan ini disusun untuk mengakomodir semua elemen, baik untuk kaum perempuan, unsur terkait, dan milenial.

Airlangga Dirasa Berhasil Pimpin Golkar
Menurut Direktur Sinergi Data Indonesia Barkah Pattimahu, jika selama Airlangga memimpin Golkar pasca reformasi bisa dikatakan cukup sukses sehingga bisa membawa Airlangga maju untuk menjadi ketua umum pada Munas mendatang lebih besar lagi. Pasalnya, Airlangga mampu membawa salah satu poros yang bisa membawa Jokowi-Maruf Amin pada pemilu presiden lalu. Bukan hanya itu, Airlangga berhasil membuat dinamika partai yang baik sehingga tidak muncul masalah dalam partai yang bisa saja mengganggu konsolidasi partai itu sendiri.

Dengan demikian, bisa disimpulkan jika Airlangga merupakan tokoh yang bisa menjaga keseimbangan politik, dimana Golkar bukan merupakan kepemilikan tunggal sehingga mempunyai dinamika yang kuat.

Bisa dilihat pula jika partai Golkar pasca reformasi ini mampu meraih kursi terbanyak kedua pada pemilu legislatif 2019 serta bisa memberikan 5 kadernya pada susunan kabinet Jokowi. Terutama yang paling membanggakan adalah Bambang Soesatyo yang berhasil menjadi ketua MPR yang mana telah diterima oleh semua fraksi.

Di dalam tubuh Golkar terdapat sebuah lembaga yang menjadi terdepannya. Meski memberi prestasi yang cemerlang pada pemilu lalu, perlu dihimbau dalam kontestasi sebagai seorang ketua umum agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan adil sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Jika nantinya ada agenda untuk Munas, maka harus dilakukan dengan fair, smooth, dan sebagainya. Semua ini dilakukan untuk menjaga keutuhan partai dan kesolidan antar anggota.

Pekerjaan yang Harus Dilakukan Partai
Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar pasca reformasi tanpa adanya voting yang merupakan prestasi tersendiri yang berhasil ditorehkannya. Hal ini bisa menjauhkan adanya kemungkinan fraksi tajam yang bisa saja muncul.

Untuk partai ini sebenarnya sudah cukup matang pada jalur politiknya. Meski rezim berubah dengan lengsernya Soeharto pada orde baru. Namun demikian, partai yang satu ini selalu berada pada jajaran teratas. Bahkan Golkar menjadi seperti akademi yang berisikan orang-orang hebat di dalamnya.

Tentu menjadi sulit jika mereka bersatu, saat pemilu nantinya akan berisi orang hebat dan membuat bingung. Hal ini akan memiliki efek jika suara yang bagus, namun tidak bisa hanya untuk sekedar posisi pimpinan negara saja. Jangankan untuk menjadi presiden, untuk menjadi wakil presiden saja Golkar tidak mempunyai calonnya.

Jika menginginkan partai Golkar menjadi besar, maka harus memiliki calon presiden yang kuat untuk pemilu yang akan datang. Dimana memiliki tokoh yang banyak, aset yang melimpah, sumber daya yang banyak, dan suara besar, namun sayangnya tidak pernah menjadi pemimpin republik ini.

Inilah PR Airlangga sebagai ketua Golkar pasca reformasi untuk menjadikan Golkar mampu merajai setiap aspek, terutama menjadikan kader Golkar sebagai presiden.

Achmad Annama Chayat, Koordinator Golkar Milenial, Founder Golkarpedia, Eks Caketum Partai Golkar

fokus berita : #BJ Habibie #Akbar Tanjung #Aburizal Bakrie #Setya Novanto #Airlangga Hartarto #Achmad Annama