09 Juli 2020

Tren Penurunan Suara dan Kursi Parlemen Partai Golkar Pasca Reformasi

Berita Golkar - Tren penurunan suara dan kursi parlemen sedang terjadi di partai dengan lambang beringin, Golkar. Partai Golkar pasca reformasi ini meraih kemenangan saat Bambang Soesatyo terpilih sebagai Ketua MPR dalam musyawarah mufakat.

Hal ini menjadi kali pertama partai Golkar mempunyai kader yang duduk di kursi MPR. Dipilihnya Bambang Soesatyo sebagai pimpinan MPR tersebut tak lepas dari kerja keras semua kader Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Hal tersebut menjadikan partai Golkar kembali diperhitungkan dalam pemerintahan. Partai Golkar dapat merebut kursi terbanyak kedua di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pemilu tahun 2019 lalu. Sehingga, dapat dikatakan jika keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan Bamsoet dengan perannya untuk melakukan lobi-lobi di MPR.

Partai Golkar Pasca Reformasi
Sebelumnya, partai Golkar gagal merebut kursi DPR dan juga gagal dalam perebutan kursi MPR. Kegagalan Airlangga dalam mencapai kursi pada pemilu sebelumnya tersebut tak luput dari gonjang-ganjing tentang kasus internal yang ada di dalam partai Golkar.

Kasus internal tersebut merupakan kasus yang menjerat Setya Novanto di KPK. Sehingga, perolehan kursi di parlemen pada saat itu hanya 85 suara. Airlangga memang diharapkan dapat membangun kembali suasana partai yang birokratis, eksklusif, dan oligarkis tersebut nyatanya gagal mewujudkannya. Kemudian, sampai pada pemilu berakhir, perjalanannya pun tak kunjung terealisasi.

Namun, saat mengalami pergantian kepemimpinan pada tahun 2018, berbagai rangkaian survei membuktikan peningkatan elektabilitas partai besarnya mencapai 15,5 persen.

Elektabilitas Partai Golkar Pasca Reformasi
Partai Golkar tak serta merta mengalami peningkatan kinerja meskipun telah berganti kepemimpinan. Hal ini dikarenakan banyak elit politik dari partai ini tersangkut beberapa kasus dan berurusan dengan penegak hukum. Bahkan, sudah ada beberapa kader partai yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga mendekam di dalam tahanan.

Kondisi ini makin memicu pandangan negatif dari masyarakat saat kader-kader bermasalah tersebut tak juga mendapatkan sanksi tegas dari partai. Sehingga, persepsi dari publik pun tak dapat dipandang sebelah mata.

Selanjutnya, pada saat momentum Munaslub 2017, partai Golkar mulai ada harapan melalui figur Airlangga. Airlangga disebut-sebut sanggup merebound tentang elektabilitas partai Golkar pasca reformasi pada masa jabatan Setya Novanto berakhir.

Namun, tampaknya kesibukan yang Airlangga lakukan sebagai Menteri Perindustrian membuat janji-janji politik tentang radikal dan juga kreativitas yang pernah terlontar pun tak pernah terealisasikan.

Retorika politik hanya seperti hal yang membumbung tinggi di udara dan kinerja partai pun menjadi terbengkalai. Sehingga, tak ada yang mampu membangkitkan gairah berpartai dan hanya mendengarkan serta menyaksikan berbagai agenda yang sifatnya seremonial.

Tren Pergantian Pemimpin
Tradisi partai Golkar pasca reformasi yaitu memastikan adanya kepemimpinan yang berganti dengan teratur. Hal ini mengingat saat Aburizal Bakrie kembali akan mencalonkan diri pada periode kepemimpinan kedua. Namun, tampaknya ada pergolakan dan muncul dualisme di internal partai.

Hal tersebut dikatakan jika partai Golkar memiliki banyak stok pemimpin dibandingkan dengan beberapa partai lain. Suara Golkar pun mengalami penurunan pada masa pemilu ke pemilu. Seperti diketahui, jumlah DPT pada tahun 2019 naik, namun suara Golkar justru menurun.

Kegelisahan dari para kader partai pun mendorong terjadinya pergantian kepemimpinan. Fenomena yang ada pada partai tersebut dinilai wajar. Hal ini dikarenakan penurunan yang mereka peroleh saat pemilu akan berdampak di proses evaluasi terhadap kepemimpinan ketua umum.

Sehingga, sangat wajar jika ada penurunan kursi partai Golkar pasca reformasi pada pemilu 2019. Pasalnya, kepemimpinan Airlangga terjadi saat gejolak Setya Novanto ditangkap oleh KPK.

Kepemimpinan Airlangga
Airlangga pun dinilai sangat pantas diberi kesempatan dalam memimpin partai Golkar kembali. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian yang ada saat Golkar menerima posisi kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kursi yang berhasil diraih yakni 13,5 persen. Sehingga hal itu adalah sebuah pencapaian yang dapat melewati penilaian dari berbagai lembaga survei.

Hal kedua dari pencapaian Airlangga yakni partai Golkar pasca reformasi yang baru pertama kali dalam sejarah partai dapat mengusung capres dan juga wapres yang memenangkan pemilu.

Kemudian, pencapaian selanjutnya adalah semangat kerja dari para kader partai yang lebih solid dan juga efektif. Bahkan, saat partai dalam kondisi dimana beberapa tokohnya pada level nasional tersandung masalah hukum dengan lembaga KPK.

Sehingga, para kader harus menanggapi fenomena Golkar pasca reformasi ini sebagai masa dimana dapat membangun kesolidaritasan partai supaya kembali eksis dalam politik nasional.

Setelah era kepemimpinan Akbar Tanjung pada tahun 2004, partai lambang pohon beringin ini terus-menerus tergerus. Bahkan, hal serupa terjadi juga pada kepemimpinan Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Setya Novanto, hingga pada Airlangga. Perolehan hasil pemilu pun tak begitu memuaskan untuk partai penguasa zaman orde baru tersebut.

Partai Golkar Wajib Berubah
Partai Golkar pasca reformasi terus menuai beragam konflik saat sebelum ataupun sesudah Munas yang dilakukan menjadikan keresahan tersendiri bagi para senior partai. Bahkan, pada saat munas selesai, terjadi beragam masalah internal dan menjadikan partai ini tersingkir dari pemilu ke pemilu.

Pada munas selanjutnya pun ada kejadian saling serang yang dapat memicu perselisihan hingga berakhir perpecahan partai. Seharusnya, dilakukan masa transisi kepemimpinan junior atau muda sebagai jalan menuju tahun 2024.

Walaupun pada pilpres 2024, Ketua Umum Partai Golkar tak diharuskan maju sebagai capres. Hal ini dikarenakan tak ada kamus keharusan bagi tiap partai untuk melakukannya. Akan tetapi, masing-masing partai tetap harus mempersiapkan capres.

Kegelisahan dari para senior partai Golkar pun juga dirasakan oleh beberapa politisi yang lain. Hal ini membuat para senior mengharapkan jika partai Golkar pasca reformasi tersebut harus mengalami perubahan dan berbenah diri. Dimana dengan melakukan reformasi partai yang dikarenakan penurunan semakin terasa.

Mengingat hal yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, dimana kursi yang diperoleh partai Golkar hanya berjumlah 85 kursi. Sedangkan target yang harus dicapai yakni 110 kursi. Selanjutnya, para senior partai pun mengingatkan jika Golkar seharusnya menyadari jika partai ini merupakan partai besar dan tertua sejak pemerintahan Soekarno.

Prestasi pun diharapkan semakin diraih, bukannya malah semakin menurun. Hal ini penting untuk dilakukan meskipun pada masa kepemimpinan Akbar Tanjung, partai Golkar sesudah masa reformasi ini dapat mempertahankan elektabilitas dan juga prestasi di tengah-tengah gejolak yang ada di era orde baru.

Kemudian, jika berbicara tentang keberhasilan Bambang Soesatyo dalam mencapai kursi MPR ini tak lepas dari hasil kerja keras para kader yang ada di bawah kepemimpinan Airlangga waktu itu. Bambang Soesatyo tidak akan meraih kursi terbanyak jika peran Airlangga sebagai pemimpin partai Golkar pasca reformasi tak aktif dalam mengembalikan kejayaan partai dalam merebut perolehan kursi di MPR.

Achmad Annama Chayat, Koordinator Golkar Milenial, Founder Golkarpedia, Eks Caketum Partai Golkar

fokus berita : #Partai Golkar Pasca Reformasi #Achmad Annama