24 Juni 2020

Syarat Umur Dalam PPDB, Fraksi Golkar Nilai Disdik DKI Arogan dan Tak Punya Hati

Berita Golkar - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta arogan dan tidak punya hati nurani dengan bersikukuh menerapkan syarat usia pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Padahal, skema tersebut menuai protes dari orang tua siswa. 

Disdik DKI bersikukuh menerapkan syarat usia dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu (24/6). DPRD DKI memfasilitasi pertemuan Disdik DKI dan perwakilan wali murid membahas sistem PPDB 2020.

Dalam rapat itu, Dikdis DKI Jakarta tetap akan tetap melanjutkan proses PPDB 2020 dengan skema yang sudah disusun, yakni zonasi dan syarat usia. Padahal, perwakilan orang tua murid keberatan dengan aturan PPDB tersebut.

Baca Juga: Basri Baco Nilai Aturan Usia Jadi Patokan PPDB Di Jakarta Itu Diskriminatif

"Kesimpulannya (rapat) mereka tidak mau mengubah apapun. Jadi saya melihat Dikdis DKI Jakarta arogan dan tak punya hati nurani, karena mereka tidak melihat, sok paling benar dalam memutuskan," kata Basri saat dihubungi Rabu (24/6).

Basri yang juga sebagai anggota Komisi E DPRD RI menilai skema PPDB DKI Tahun Ajaran 2020/2021 dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 banyak masalah dan menuai protes dari para orang tua calon murid. Skema tersebut dianggap sangat merugikan calon murid, dan melanggar hak azasi anak.

Selain itu, ia menilai, SK Disdik tersebut cacat hukum. "Karena tidak sesuai dengan Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 44. Faktor umur sebagai seleksi atau untuk memilih menentukan itu hanya ada di Jakarta. Mereka arogan sekali dan tidak pernah konsultasi dengan dewan," keluh Basri.

Baca Juga: Hetifah Usulkan Sinergi Mendikbud, Menkominfo, Menperin Sediakan Internet Stabil dan Gawai Gratis

Menurut Basri, ketidaksesuaian antara SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 1999 adalah mengenai amanat pada pasal 2 Permendikbud. Dalam pasal itu disebutkan, PPDB dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan tidak diskriminatif. 

Kemudian Permendikbud menggunakan parameter zonasi, jarak anak ke sekolah, dan umur. "Tahapannya kan ada zonasi, jarak rumah dengan sekolah, baru umur tapi oleh Diskdik dilongkap dari zonasi langsung umur, jarak tidak dipertimbangkan, dengan berbagai macam alasan tadi dia bilang. Menurut kita umur itu diskriminatif atau tidak adil," tutut Basri.

Basri mencontohkan, ada anak yang rumahnya berdekatan dengan sekolah tapi tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena faktor usia. Sedangkan yang tempat tinggalnya jauh bisa masuk ke sekolah tersebut. 

Baca Juga: Ini Penjelasan Maman Abdurrahman Terkait Kontroversi Pengesahan UU Minerba

"Ini akan merusak mental kalau bukan kecerdasan atau kepintaran yang jadi tolak ukur terus buat apa belajar? Emang kita pilih gubernur berdasarkan harus yang lebih tua? Umur itu tidak bisa diperpanjang dan tidak bisa perpendek," ucap Basri.

Kendati demikian, menurut Basri, rapat dengan Disdik DKI Jakarta membahas polemik skema PPDB tahun ajaran 2020/2021 sudah final dan tidak ada lagi pembahasan. Basri mengaku merasa iba dengan perjuangan orang tua murid yang memprotes skema PPDB tahun ajaran 2020/2021. 

Ia juga merasakan memperjuangkan hak anak-anak yang ditindas oleh Disdik DKI Jakarta. "Dirampas haknya, yang harusnya mereka bisa masuk sekolah negeri. Hari ini dirampas oleh kebijakan dinas pendidikan," tutup Basri Baco. {republika.co.id}

fokus berita : #Basri Baco