28 Juni 2020

Berita Golkar - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandung Pardiman menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) karena dianggap bertentangan dengan akal sehat.

RUU HIP dianggap dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus membahayakan tata kehidupan dan keberagamaan. "Kita tolak (RUU HIP). Kita menganggap ini sangat berbahaya bagi kehidupan beragama," kata Gandung, seusai melakukan deklarasi Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako) di pendopo GPC, Karangtengah, Imogiri, Bantul, Minggu (28/6/2020).

Gandung sendiri menjabat sebagai Panglima di Gepako. Ia mengatakan, pembentukan Gepako di Kabupaten/Kota di DIY tidak lepas dari banyaknya rongrongan baik dari internal maupun eksternal yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga: TM Nurlif dan Pengurus Golkar Salurkan Ribuan APD Ke Seluruh RS di Aceh

Menurut dia, Pancasila itu satu kesatuan yang utuh. Saling menjiwai dan tidak bisa diganti apalagi diperas. "Pancasila tidak seperti jeruk, bisa diperas-peras," tukas dia. 

Menurutnya, Pancasila merupakan hasil karya anak bangsa. Tercipta hasil kesepakatan melalui perjanjian agung antara kaum nasionalis dan religius. Ia menekankan bahwa perjanjian agung tersebut, jangan pernah dirobek.

Sebaliknya, Gandung tidak mempersoalkan apabila ada partai maupun organisasi memiliki ciri khas masing-masing. Seperti misalnya, partai Golkar memiliki ciri khas Karya kekaryaan. Begitu juga kalau ada partai dengan ciri khas dakwah maupun gotong-royong, pihaknya mempersilahkan. "Tapi jangan memaksakan ini jadi pemahaman Nasional," ujar dia. 

Baca Juga: Panggah Susanto Tunjuk Ketua Tim Pemenangan Pilkada se-Jawa Tengah di Tiap Eks Karesidenan

Lanjutnya, Gandung yang juga merupakan anggota DPR RI itu menyampaikan perkembangan dan kabar terbaru mengenai polemik RUU HIP. Menurut dia, pimpinan DPR RI telah sepakat akan menghentikan Rancangan Undang-undang tersebut dengan mekanisme yang ada.

Agar polemik tidak berlarut-larut, ia mendesak agar tidak hanya menunda pembahasan RUU HIP namun menghapusnya dari program legislasi nasional (Prolegnas) 2020 karena dianggap tidak ada urgensinya untuk dibahas.

Menurut dia, langkah tersebut untuk menekan terjadinya polemik berkelanjutan. Apabila gonjang-ganjing dibiarkan bagi dia akan sangat berbahaya. Sebab itu, Gandung meminta semua pihak supaya dapat menahan diri.

Baca Juga: Alex Noerdin Kecewa Anggaran Riset Vaksin COVID-19 di Kemenristek Dipotong

Karena yang namanya Pancasila, kata dia, adalah kemampuan agar dapat mengendalikan diri. "Siapapun yang tidak bisa menahan diri, jangan bicara pancasilais," tuturnya.

Dalam pelantikan kepengurusan Gepako Kabupaten/kota tersebut, turut dihadiri Halili dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Azman Latif dari Muhammadiyah DIY. Keduanya diundang untuk memberikan materi mengenai Pancasila. Mengingat, setelah acara deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi empat pilar MPR RI. 

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PWM) Muhammadiyah DIY, Azman Latif mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Sebab itu, jangan sampai ada keinginan untuk mengotak-atik Pancasila.

Baca Juga: Agun Gunandjar Sudarsa Salurkan Paket Sembako ke Warga Panoongan Ciamis Terdampak COVID-19

Azman menolak RUU HIP karena menurut dia, dalam rancangan undang-undang itu dijelaskan bahwa Pancasila bisa menjadi Trisila dan Ekasila. Padahal, kata dia, semua tahu bahwa tanggal 1 Juni, Soekarno berpidato tentang ideologi itu hanya bicara Pancasila.

Kalaupun lima dianggap kebanyakan bisa dengan Trisela dan kalaupun dianggap masih kebanyakan, maka bisa Ekasila. "Artinya itu adalah opsi. Jangan diterjemahkan diperas. Itu yang sangat salah. Dan itu betul-betul menyalahi sejarah kita," ujar dia. 

Senada, Koordinator Humas di Asosiasi Dosen NU Jateng DIY, Halili mengatakan, ada tiga poin penting yang harus dicermati dalam penolakan RUU HIP. Pertama, tidak mungkin Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum itu akan dijadikan undang-undang. Baginya, penormaan itu bermasalah. 

Baca Juga: Bantu Orang Tua Yang Dirugikan Terkait PPDB, Golkar DKI Jakarta Siapkan Tim Advokasi

"Bukan saja persoalan ideologis dibalik RUU HIP, tetapi lebih serius dari itu kacaunya hukum kenegaraan kita, kalau sumber dari segala sumber hukum itu dinormakan jadi Undang-undang," jelasnya. 

Poin kedua, kata Halili, terkait dengan sejarah. Adanya Trisila dan Ekasila merupakan bagian dari sejarah. Banyak sejarah terkait dengan perumusan Pancasila yang kemudian akhirnya final. Maka, bagi dia, menormakan sejarah menjadi undang-undang jelas akan memantik terjadinya konflik.

Ia mengaku khawatir apabila rancangan undang-undang tetap dilanjutkan justru akan menimbulkan perpecahan. 

 

Baca Juga: Bamsoet Minta Pelajaran Pancasila Diajarkan Lagi di SD Hingga Perguruan Tinggi

Selanjutnya, poin ketiga adalah momentum. Menurut dia, bangsa Indonesia saat ini sedang berjuang menjadi bangsa yang maju di tengah covid-19. Di mana saat ini pandemi global itu memiliki dampak luar biasa. Tidak hanya menghancurkan kesehatan tetapi mengancam keselamatan ekonomi.

Sebab itu, sangat tidak produktif apabila energi bangsa terpecah belah akibat RUU yang terkesan dipaksakan. "Sikap PBNU saya rasa sudah tepat. Meminta untuk menarik RUU HIP dari Prolegnas," ucap dia. {jogja.tribunnews.com}

fokus berita : #Gandung Pardiman


Kategori Berita Golkar Lainnya