29 Juni 2020

Tempatkan Dana di Bank Himbara, Misbakhun Pertanyakan Jaminan Tak Dibelikan Valas dan SBN

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menanyakan kepada Menteri Keuangan mengenai jaminan Penempatan Dana pemerintah di bank umum untuk tidak digunakan membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan transaksi valuta asing.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan untuk membahas Penjelasan tentang PMK Nomor 70/PMK/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2020).

"Kemudian mengenai skema tidak dibolehkan bank itu untuk melakukan ‘kan beli valuta asing dan kemudian membeli surat berharga negara ‘kan. Ini ‘kan mekanismenya dengan dana penempatan itu. Apakah kita bisa menjamin itu?” ujarnya.

Baca Juga: Bamsoet Bagikan Paket Sembako, Asuransi dan Partisi Portabel Bagi Ojek Online

Menurut Misbakhun, dengan Penempatan Dana tersebut, secara otomatis bank-bank khususnya bank Himbara akan mendapat kelonggaran likuiditas. Sementara di sisi lain, Perbankan selalu melakukan transaksi valuta asing setiap hari.

"Siapa yang bisa menjamin bahwa likuiditas lebih, dia tidak akan menggunakan yang lain? Misalnya beli SBN atau membeli valuta asing. Sementara dia setiap hari harus melakukan transaksi valas," lanjutnya.

Oleh karena itu, menurut Legislator Golkar ini, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan harus berhati-hati dalam membuat kebijakan agar nantinya tidak membelenggu Perbankan itu sendiri.

Baca Juga: Ace Hasan Syadzily Ajak Masyarakat Bandung Barat Bijak Gunakan Medsos

"Kalau menurut saya hati-hati membuat ketentuan ini jangan sampai aturan ini kemudian membelenggu pihak Perbankan itu sendiri," tegasnya.

Seperti diketahui, dalam skema Penempatan Dana pemerintah di bank umum, terdapat dua larangan yang ditetapkan yakni dana tersebut tidak digunakan untuk pembelian SBN dan tidak untuk transaksi valuta asing.

Sehingga dana penempatan dikhususkan untuk mendukung kegiatan bisnis bank umum yang terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Bangun Food Estate Tahap Pertama di Pulang Pisau dan Kapuas

Oleh karena itu, dalam hal ini, Menkeu dan Menteri BUMN Erick Thohir akan terus mememonitor penggunaan dana serta melakukan evaluasi tiap tiga bulan sekali. Keduanya juga akan didukung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). {akurat.co}

fokus berita : #Misbakhun