29 Juni 2020

Tak Diusulkan Golkar Kalsel di Pilwali Banjarmasin 2020, Hj Ananda Pilih Tutup Mulut

Berita Golkar - Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin, Hj Ananda menjadi satu dari dua Ketua DPD Golkar tingkat kabupaten/kota di Kalsel yang namanya tidak masuk dalam usulan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 dari DPD Golkar Provinsi Kalsel ke DPP Partai Golkar.

Padahal, sebelumnya Hj Ananda sudah menunjukkan niatnya  maju bertarung di Pilwali Kota Banjarmasin Tahun 2020. Meski dirinya sempat mendapat surat tugas mencari partai koalisi untuk bergabung dengan Golkar pada Pilwali Banjarmasin, namun setelah berproses, DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel ternyata tak mengusulkan nama Hj Ananda ke DPP Partai Golkar.

Dimana dalam surat DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel bernomor A-054/GOLKAR-KS/VI/2020 perihal laporan hasil pelaksanaan tahapan seleksi bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar pada Pilkada Tahun 2020, nama Hj Ananda tidak tercantum.

Baca Juga: Sapa Pendukungnya, Tetty Paruntu Siapkan Dua Aplikasi Android

Dalam surat tersebut, DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel mengusulkan nama Birokrat Pemprov Kalsel, H Abdul Haris Makkie sebagai Calon Wali Kota Banjarmasin berpasangan dengan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalsel III DPD Partai Golkar Kalsel, H Yuni Abdi Nur Sulaiman.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Harian sekaligus Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel, H Supian HK melalui konferensi pers, Senin (29/6/2020). Terpisah, disinggung terkait hal ini, Hj Ananda memilih untuk tidak berkomentar saat dihubungi Banjarmasinpost.co.id, Senin (29/6/2020).

Ketua Tim Penjaringan Pilkada DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel, Puar Junaidi menegaskan, pengusulan nama-nama calon kepala daerah dari DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel ke DPP Partai Golkar sudah melalui tahapan dan proses sesuai petunjuk pelaksanaan penjaringan yang menjadi ketetapan Partai Golkar.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Resmi Jadi Ketua Dewan Pertimbangan DPP BAPERA

Selain survei, keberhasilan merangkul partai politik lain, usia dan sederet ketentuan lainnya juga diperhitungkan. Faktor keberhasilan merangkul partai politik lain untuk berkoalisi menurutnya menjadi salah satu faktor diputuskannya usulan DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel untuk Abdul Haris Makkie dan H Yuni.

Pasalnya kata Puar, H Abdul Haris dan H Yuni sama-sama bisa membuktikan dapat memperoleh dukungan dari partai politik lain untuk berkoalisi dengan Partai Golkar. Sedangkan H Ananda kata Puar memang belum bisa menunjukkan hal serupa.

"Nanda diberi surat tugas, diberi kesempatan tapi sampai saat sekarang ini dan kami sudah klarifikasi ke Nanda secara administrasi belum ada pernyataan dari partai lain," kata Puar, Senin (29/6/2020).

Baca Juga: Gandeng IIPG dan Yayasan Bakrie Amanah, Golkar Kota Tangerang Tebar Ratusan Paket Sembako

Padahal menurutnya, Undang-Undang mengamanatkan bahwa partai politik baru bisa mengusung pasangan calon kepala daerah jika mendapatkan dukungan dari 20 persen kursi di Parlemen.

Dimana Partai Golkar saat ini hanya memiliki 6 kursi dan mutlak memerlukan koalisi untuk memenuhi batas minimal modal 9 kursi parlemen agar bisa mengusung pasangan calon pada Pilwali Kota Banjarmasin Tahun 2020.

"Golkar sangat demokratis jadi apapun yang diputuskan sudah melalui pertimbangan sesuai petunjuk pelaksanaan Pilkada dari Golkar. Mereka bukan hanya sebagai calon tapi membawa partai dan itu jadi pertimbangan. Jadi tidak ada namanya usulan diberikan karena faktor suka atau tidak suka apalagi pilih kasih," tegasnya.

Pengusulan tersebut juga kata Puar sudah melalui sederet rapat yang menghasilkan pertimbangan-pertimbangan tak hanya oleh Pengurus Inti tapi juga Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel. {banjarmasin.tribunnews.com}

fokus berita : #Puar Junaidi #Hj. Ananda