30 Juni 2020

Berita Golkar - Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, luapan kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna memiliki tujuan tertentu.

"Presiden mengungkapkan luapannya seperti itu dan sampai akhirnya naik media sosial online. Pasti ada maksud tertentu yang ingin beliau sampaikan ke publik," kata Dave saat dihubungi, Selasa (30/6/2020).

Dave menilai, Jokowi ingin para menteri bergerak cepat dalam menangani krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Mungkin beliau melihat kabinetnya kurang reaktif di banding beliau dalam meningkatkan ekonomi nasional yang amat membutuhkan belanja negara," ujarnya.

Baca Juga: Sekian Lama Terpuruk, Hetifah Desak Pemerintah Segera Pulihkan Pariwisata Lokal

Terkait ancaman reshuffle di kabinet kerja, Dave mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Dave menilai, Jokowi menekankan soal belanja kementerian dan lembaga yang masih lamban. Namun, menurut dia, belanja kementerian dan lembaga menjadi lamban karena dana yang belum cair.

"Itu (resuhffle) semua kembali ke presiden, beliau yang memiliki parameter penilaian tersendiri yang masyarakat awam tidak ada. Beliau menekankan soal belanja K/L yang masih lamban, tapi saya juga sering dapat info karena dananya juga belum cair, jadi sulit bagi kita untuk melihat 'the real storynya'," ucapnya.

Lebih lanjut, Dave berharap, para menteri dapat meningkatkan kinerjanya di masa pandemi Covid-19. Menurut Dave, dalam kondisi pandemi seperti saat ini diperlukan kreativitas dalam bertindak agar permasalahan dapat diselesaikan.

Baca Juga: Dave Laksono Bakal Perkuat Tugas dan Kelembagaan KPI Dalam UU Penyiaran

"Ada yang bisa ditingkatkan lagi, memang dalam kondisi seperti ini dibutuhkan kreativitas yang luar biasa dalam bertindak agar permasalahan bisa diselesaikan," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya, menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020). Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Baca Juga: Ganggu Performa BUMN, Lamhot Sinaga Desak Rangkap Jabatan Komisaris Segera Dihentikan

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Lalu langkah luar biasa apa yang bisa dilakukan Jokowi? Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Baca Juga: Riau Kembali Raih Opini WTP Dari BPK, Gubernur Syamsuar Ucap Alhamdulilah

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

"Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," kata dia. {nasional.kompas.com}

fokus berita : #Dave Laksono


Kategori Berita Golkar Lainnya