30 Juni 2020

Puteri Komarudin Desak Pemerintah Percepat Realisasi Stimulus Penanganan COVID-19

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendorong pemerintah agar mempercepat penyerapan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya, dalam rangka mengantisipasi kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini. 

“Perluasan pembatasan sosial dan ekonomi pada daerah yang kontribusi ekonominya cukup besar, seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur, menjadikan pukulan kontraksi ekonomi semakin dalam,” ujarnya ketika dihubungi Investor Daily di Jakarta, Senin (29/6).

Ia mengatakan bahwa kontraksi ekonomi akan berdampak pada pendapatan dan daya beli masyarakat menurun, terutama bagi masyarakat  berpendapatan rendah. Padahal, komponen konsumsi masyarakat berkontribusi besar terhadap perekonomian.

Baca Juga: Tak Hadiri Raker DPR, Ahmad Doli Kurnia Tegur Keras dan Laporkan Menkumham ke Presiden

Menurut dia, perlambatan ekonomi ini berpotensi memberikan efek domino, mulai dari peningkatan risiko kredit macet perbankan, peningkatan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin, hingga kontraksi terhadap kinerja penerimaan perpajakan.

“Selain komponen konsumsi rumah tangga, indikator komponen lain seperti investasi dan neraca perdagangan diperkirakan akan mengalami perlambatan, sejalan dengan kontraksi dan ketidakpastian pasar global,” imbuhnya.

Andalkan Belanja Pemerintah

Puteri mengatakan, salah satu komponen yang masih dapat diandalkan saat ini adalah komponen belanja pemerintah, meski hingga akhir Mei 2020 serapannya masih sekitar 32,29 persen. 

Baca Juga: Riau Kembali Raih Opini WTP Dari BPK, Gubernur Syamsuar Ucap Alhamdulilah

Untuk itu, Puteri mendorong pemerintah untuk melakukan  percepatan belanja yang berkaitan dengan belanja perlindungan sosial, sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat. “Di tengah terpuruknya konsumsi masyarakat, komponen belanja pemerintah -- utamanya belanja bantuan sosial -- diharapkan dapat menahan agar kontraksi ekonomi tidak semakin dalam," tandasnya.

Apalagi, komponen belanja rutin maupun belanja modal pemerintah juga mengalami kendala akibat COVID-19. Oleh karena itu, lanjut dia, penting dilakukan perbaikan penyaluran berbagai bentuk instrumen jaring pengaman sosial, yang saat ini baru terealisasi sekitar 34,06 persen, agar bisa tersalurkan secara optimal sehingga dapat menstimulus daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, wakil sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong percepatan realisasi anggaran untuk pemulihan sektor riil yang terdampak COVID-19. 

Baca Juga: Idah Syahidah Desak Menag Segera Terapkan Protokol Kesehatan Idul Adha

“Tentunya, dengan pertumbuhan ekonomi yang berat, akan semakin menantang pula dalam  pemulihannya. Kendati begitu, pemerintah perlu mengantisipasi dan memastikan bahwa pada triwulan III dan IV dapat mencatat pertumbuhan positif untuk mencegah resesi," paparnya.

Hal itu seiring dengan dimulainya momentum transisi menuju normal baru dan membaiknya sentimen perekonomian global terhadap pemulihan ekonomi.

“Keberhasilan pemerintah dalam pemulihan ekonomi yang diiringi dengan pengendalian kesehatan menjadi faktor penentu proyeksi pertumbuhan ekonomi  pada tahun ini dan tahun depan, ” tandasnya.

Penyerapan Dana Penanganan COVID-19

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat, anggaran stimulus untuk sektor kesehatan dalam penanganan pandemi corona baru itu mencapai 4,68% hingga 29 Juni lalu, dari total dana yang dialokasikan sebesar Rp 87,5 triliun.

Baca Juga: Golkar Jatim Salurkan Bantuan Dua Ribu APD Bagi Tenaga Medis se-Jawa Timur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penyaluran realisasi kesehatan yang masih rendah ini bukan karena pemerintah tak memiliki uang. Akan tetapi, pencairan tenaga insentif tenaga kesehatan masih terkendala administrasi dan verifikasi yang rigid. Kemudian, tingkat biaya klaim perawatan pasien yang belum diverifikasi juga masih tinggi pada RS.

"Kalau alasannya tidak punya uang, pasti bukan. Karena kami sudah secure begitu ada alokasi DIPA atau penetapan dari peraturan presiden," kata Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (29/6).

Menurut dia, setiap kementerian/lembaga harus bersikap akuntabel dan hati-hati. Akan tetapi, ada kekhawatiran konsekuensi hukum dari setiap pelaksanaan kebijakan pencairan anggaran.

Baca Juga: Dave Laksono Bakal Perkuat Tugas dan Kelembagaan KPI Dalam UU Penyiaran

Adapun untuk realisasi stimulus perlindungan sosial hingga akhir Juni ini, sudah terealisasi 34,06 persen atau setara dengan Rp 69,44 triliun yang sudah disalurkan kepada masyarakat. Sedangkan dana yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 203,90 triliun.

Untuk serapan di sektoral dan pemda dari yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 106,11 triliun, baru terealisasi 4,01 persen atau setara dengan Rp 4,25 triliun. Selanjutnya, untuk realisasi insentif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah mencapai 22,74 persen atau setara Rp 34,24 triliun dari yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 123,46 triliun.

Sementara itu, untuk insentif pembiayaan korporasi masih di level nol persen atau sama sekali belum terimplementasikan. Sedangkan insentif usaha dalam bentuk perpajakan dinilai relatif baik, dengan realisasi 10,14 persen atau setara Rp 12,30 triliun dari total anggaran Rp 120,61 triliun. {investor.id}

fokus berita : #Puteri Komarudin