02 Juli 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun menilai kewenangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani makin besar setelah adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Namun, politikus Partai Golkar ini mempertanyakan apakah dengan kewenangan besar yang diberikan itu Mulyani bisa menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini. “Silakan menilai sendiri,” tegas Misbakhun saat diskusi "Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle?" di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).

Menurut Misbakhun, dalam keadaan pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo selain mengeluarkan perpres tentang kedaruratan nasional, juga menerbitkan perppu. Dengan perppu itu, kewenangan, tanggung jawab, dan tugas kementerian/lembaga, termasuk DPR dalam menyusun anggaran bergeser ke menkeu.

Baca Juga: Sabri Badrudin Minta Warga Banda Aceh Tak Anggap Remeh COVID-19

Lantas, ujar dia, apakah ketika semua kewenangan berpusat di kemenkeu pengelolaan keputusan menjadi efektif, pencairan anggaran lebih cepat, penyusunan program penanggulangan Covid-19 makin trengginas.

“Ketika kekuasaan menyusun, mencairkan anggaran sepenuhnya wilayah kekuasaan menteri keuangan, apakah masalah yang selama ini tentang realisasi anggaran menjadi selesai, tidak!” katanya.

Misbakhun menegaskan, tidak sedikitpun ia tidak mendukung program pemerintah. Berkali-kali dalam rapat di Komisi XI DPR, Misbakhun sering mengingatkan Mulyani bahwa ia akan bicara detail bukan untuk menentang kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Rudi Mas’ud Sesalkan Sikap Dirut Inalum Remehkan Kelembagaan DPR RI

Namun, Misbakhun ingin mengkritisi supaya keputusan dan kebijakan pemerintah efisien, efektif dan mengena dirasakan oleh rakyat yang sedang terdampak Covid-19.

Dia menegaskan bila dikaitkan dengan isu reshuffle, maka itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Jokowi. “Kami ini yang pendukungnya Bapak Jokowi ngawulo sama Bapak Jokowi. Disuruh salto-salto, disuruh merangkak, (kami) merangkak,” ungkapnya.

Menurut dia, Jokowi merupakan orang yang mempunyai kebijaksanaan dan kearifan sebagai kepala negara. Dia menjelaskan salah satu bentuk kebesaran hati Jokowi ialah ketika ada salah satu menteri yang performance kurang bagus, tidak langsung diganti meskipun presiden memiliki kewenangan melakukan penggantian itu.

Baca Juga: Usung Duet Tahfidz di Maros, Patarai Amir Minta Kandidat Lain Tak Gunakan Atribut Golkar

“Salah satu kearifan Bapak Jokowi yaitu mereka dimarahi, bukan langsung diganti. Itu bentuk kearifannya Bapak Jokowi. Inikan yang lahir dari Bapak Jokowi adalah wisdom (kebijaksanaan),” katanya.

Dia menegaskan bahwa visi misi presiden sudah dijalankan oleh menteri, tetapi apakah mereka bisa merasakan getaran hatinya Jokowi.

“Kalau menurut saya, dicari orang yang benar-benar bukan yang cuma mengerti bahasa yang tersirat, tetapi bahasa tubuh, termasuk bahasa kalbunya Pak Jokowi juga harus dimengerti,” pungkasnya. {www.jpnn.com}

fokus berita : #Misbakhun #Sri Mulyani


Kategori Berita Golkar Lainnya