06 Juli 2020

Berita Golkar - Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif meminta supaya Partai Golkar tidak berkhianat soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dilansir TribunWow.com, Slamet Maarif menyinggung Wakil DPR dari Partai Golkar, Azis Syamsuddin yang menyatakan akan mencabut RUU HIP.

Dirinya tidak ingin jika Aziz Syamsuddin dan Partai Golkar malah menyetujui adanya rencana untuk mengganti nama dari RUU HIP menjadi RUU Badan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini disampaikan dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Minggu (5/7/2020).

Seperti yang diketahui, RUU HIP mendapatkan banyak penolakan dari banyak pihak lantaran isinya yang dianggap bermasalah dan sangat kontroversi. Maka dari itu, Slamet Maarif meminta supaya RUU HIP bisa dicabut.

Baca Juga: Agung Laksono Harap Isu Reshuffle Bakal Picu Menteri Jokowi Kerja Lebih Keras

"Yang penting RUU HIP ini bermasalah, isinya sangat bermasalah membahayakan negara, cabut. Dan Golkar jangan berkhianat, jangan ingkar janji," katanya.

Slamet Maarif mengaku sudah bertemu dengan perwakilan dari DPR, termasuk Wakil Ketua, Azis Syamsuddin yang intinya setuju untuk mencabut. Tetapi jika justru akan mengubah nama tentu tetap tidak bisa diterima.

Apalagi jika isinya masih sama dengan RUU HIP dan hanya namanya saja yang diganti. "Ketika kemarin kami bertemu dengan Wakil DPP dari Golkar, Pak Azis Syamsuddin," ungkap Slamet Maarif.

"Dia sudah berjanji di depan kami, dia mengatakan mencabut. Jadi kalau kemudian akan mengubah nama, ya jangan berkhianat, enggak boleh."

Baca Juga: Bamsoet Sebut Bola Panas RUU HIP Kini Di Tangan Pemerintah

Selain itu, Slamet Maarif meminta supaya inisiator dari RUU HIP ini harus diusut lantaran sudah membuat kegaduhan masyarakat dengan mengusik Pancasila. "Ini persoalannya ada indikasi makar ingin mengganti pancasila, oleh karenanya inisiatornya harus diusut," pungkasnya.

Sejalan dengan Slamet Maarif, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain menyakini bahwa Golkar tidak akan berkhinat terkait RUU HIP ini. Dirinya yakin Golkar akan tetap menempati janjinya dengan mencabut RUU HIP. "Sejarah tercatat Golkar itu pejuang, maka saya pikir Golkar tidak akan berkhianat saya yakin," ujar Tengku Zulkarnain.

Sementara itu terkait rencana untuk merubah menjadi RUU BPIP maka harus melalui proses yang benar dari awal. Untuk itu harus lebih dulu mencabut RUU HIP yang saat ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

Baca Juga: Punya Peran Vital, Melki Laka Lena Ungkap Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Perawat

"Tapi memang prosedurnya cabur dulu RUU HIP, kalau nanti mau dibuat lagi RUU baru ajukan baru, baru kita akan baca, dan rakyat akan melihat ini pantas atau tidak," pungkasnya.

Wasekjen MUI Yakini Paham Komunis Masih Ada: Yang Mati Itu Partainya

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain menegaskan bahwa paham ideologi komunis itu masih ada dan belum mati di Indonesia. Dilansir TribunWow.com, Tengku Zulkarnain menilai yang mati dari komunis hanyalah partainya saja. Hal ini disampaikan dalam acara Kabar Petang 'tvOne' Minggu (5/7/2020).

Atas dasar itu, Tengku Zulkarnain menilai munculnya RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) tidak terlepas dari adanya para komunis tersebut. Oleh karenanya, ia tidak setuju dengan RUU HIP dan meminta supaya dicabut. Termasuk dengan RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang dinilai hanya berbeda nama dengan RUU HIP.

Baca Juga: Mukhtarudin Tak Yakin Ahok Mampu Pimpin Kementerian BUMN

"Saya ingin beritahu bahwa katanya PKI itu atau komunis itu sudah mati. Yang mati itu partainya, partai komunis, sedangkan paham ideologi komunis itu tidak mati, masih tetap hidup," tegasnya.

Dirinya juga membuktikan bahwa para komunis masih ada di Tanah Air. Dikatakannya bahwa banyak kader dari partai politik yang dikirimkan ke China untuk mempelajari tentang paham tersebut bersama Partai Komunis China.

"Buktinya kader-kader partai tertentu yang dikirim ke China, belajar dengan Partai Komunis China. Ngapain kalau dia enggak senang PKI, belajar sama PKI China, Partai Komunis China dijadikan guru," imbuhnya.

Baca Juga: Adde Rosi Tak Henti Bagikan Sembako Untuk Warga Panimbang dan Sobang Pandeglang

Lebih lanjut Tengku Zulkarnain menyinggung soal Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tengku Zulkarnain mengaku akan terus mengingat apa yang telah disampaikan oleh Kepala BPIP, yakni mengatakan bahwa musuh besar pancasila adalah agama.

Dengan begitu, maka dapat disimpulkan tidak akan beres di dalam pengelolaannya. "Yang kedua, itu kepala BPIP pernah mengatakan bahwa musuh terbesar dari pancasila adalah agama, agama islam," terangnya.

"Jadi kalau ini mau dibuat jadi Undang-Undang BPIP, sedangkan ketuanya saja menganggap agama Islam musuh pancasila. Ini berbahaya diberikan senjata, ibarat bandit diberi pistol," jelasnya. 

Baca Juga: Iqram Bhari Akbar Baderan Dukung Hadirnya Pabrik Pencucian Sarang Walet di Pohuwato

Maka dari itu, Tengku Zulkarnain menolak tegas jika pembahasan RUU HIP dilanjutkan untuk menjadi Undang-Undang. Menurutnya biarkan saja BPIP tetap diatur di dalam Keputusan Presiden. Dengan begitu kontrolnya lebih mudah, dan ketika perlu dibubarkan juga bisa dengan mudah.

"Saya enggak setuju, biarain saja Keppres, sehingga kalau terjadi penyelewengan atas BPIP mudah memberangusnya, mudah membubarkannya," kata Tengku Zulkarnain.

"Kalau memang BPIP mau diperkuat, perkuat dengan Keppres cukup. Seperti BP7 dulu dengan Keppres, ketika dirasa tidak perlu bubarkan lagi dengan Keppres," pungkasnya. {wow.tribunnews.com}

fokus berita : # Slamet Maarif #Azis Syamsuddin


Kategori Berita Golkar Lainnya