08 Juli 2020

Berita Golkar - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan ada 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik. Bamsoet khawatir kasus korupsi terus terjadi karena adanya daerah yang melanggengkan politik kekerabatan.

Maka dari itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pengawasan terhadap dinasti politik. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan undang-undang terkait penyalahgunaan jabatan.

Bamsoet mencontohkan Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berstatus suami istri. Hal itu membuktikan dinasti politik berkaitan erat dengan praktik korupsi.

Baca Juga: Agar Tak Gaduh dan Kontraproduktif, Bamsoet Minta RUU HIP Diubah Jadi RUU Penguatan BPIP

"Pemerintah melalui lembaga KPK untuk meningkatkan pengawasan serta bersikap tegas dalam penerapan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan. Mengingat di sanalah rawan terjadi tindak kejahatan korupsi, khususnya di 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik," ujar Bamsoet, Rabu (8/7).

Cegah Korupsi

Bamsoet mendorong pemerintah meningkatkan kerjasama kepada pihak terkait untuk mencegah korupsi. Termasuk kerjasama pengawasan dari organisasi masyarakat.

"Maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM, guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik," kata dia.

Baca Juga: Melki Laka Lena Serahkan Ventilator, Mesin Jahit dan APD Untuk Warga Sumba Timur

Politikus Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah mengedepankan kemampuan, kompetensi, dan integritas sumber daya manusia untuk calon pemimpin di setiap daerah dalam mengisi jabatan tertentu.

"Dikarenakan apabila praktik politik dinasti masih terus terjadi di masa mendatang, maka ancaman demokrasi melalui Pilkada dapat berpotensi dibajak oleh kelompok elit politik," pungkasnya. {www.merdeka.com}

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan ada 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik. Bamsoet khawatir kasus korupsi terus terjadi karena adanya daerah yang melanggengkan politik kekerabatan.

Maka dari itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pengawasan terhadap dinasti politik. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan undang-undang terkait penyalahgunaan jabatan.

Bamsoet mencontohkan Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berstatus suami istri. Hal itu membuktikan dinasti politik berkaitan erat dengan praktik korupsi.

"Pemerintah melalui lembaga KPK untuk meningkatkan pengawasan serta bersikap tegas dalam penerapan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan. Mengingat di sanalah rawan terjadi tindak kejahatan korupsi, khususnya di 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik," ujar Bamsoet, Rabu (8/7).

1 dari 1 halaman

Cegah Korupsi

Bamsoet mendorong pemerintah meningkatkan kerjasama kepada pihak terkait untuk mencegah korupsi. Termasuk kerjasama pengawasan dari organisasi masyarakat.

"Maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM, guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik," kata dia.

Politikus Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah mengedepankan kemampuan, kompetensi, dan integritas sumber daya manusia untuk calon pemimpin di setiap daerah dalam mengisi jabatan tertentu.

"Dikarenakan apabila praktik politik dinasti masih terus terjadi di masa mendatang, maka ancaman demokrasi melalui Pilkada dapat berpotensi dibajak oleh kelompok elit politik," pungkasnya.

fokus berita : #Bambang Soesatyo #Bamsoet


Kategori Berita Golkar Lainnya