09 Juli 2020

Salim Fakhry Minta Kementerian LHK Beri Kompensasi Petani dan Peladang Sekitar TN Gunung Leuser

Berita Golkar - Masyarakat yang mendiami Aceh Tenggara dan Gayo Lues tidak bisa lagi melakukan usaha pertanian dan perkebunan, sebab 84 persen wilayah di dua kabupaten itu masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh kelahiran Aceh Tenggara, M.Salim Fakhry menuntut adanya kompensasi dari pemerintah untuk masyarakat yang berada di kawasan Taman Gunung Leuser.

Tuntutan kompensasi itu diutarakan Salim Fakkhry dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK), Siti Nurbaya Bakar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: Kahar Muzakir Bantah Fraksi Golkar DPR RI Ajukan Rekomendasi CSR Ke BUMN

“Dari dulu kami menuntut agar ada kompensasi bagi masyarakat setempat. Sebab masyarakat tidak bisa lagi berusaha di sana, seperti bertani dan berkebun, sebab ada larangan. Sementara masyarakat sangat tergantung kepada  pertanian dan perkebunan,” kata politisi Partai Golkar ini.

Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu keunggulan dunia karena hutannya masih perawan dan hutan primer. Masyarakat internasional menyebut Taman Nasional Gunung Leuser sebagai paru-paru dunia, karenanya harus tetap lestari dan dijaga.

Menurut Salim Fakhry, masyarakat dengan sepenuh hati menjaga kelestarian hutan Taman Nasional Gunung Leuser, tapi apa kompensasi bagi mereka.

Baca Juga: Ratusan Ibu-Ibu Pengajian Al-Hidayah Deklarasi Dukung Bobby Nasution Jadi Walikota Medan

“Mereka, masyarakat telah menjaga paru-paru dunia. Tapi paru-paru mereka sendiri rusak karena tak bisa cari makan. Karena itu saya harap Menteri LHK fokus bantu mereka untuk 2021. Kita dengar ada  dana 812 miliar dari Norwegia, apa salahnya kita fokuskan ke masyarakat di sana,” ujar Salim Fakhry.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Norwegia  memberikan pembayaran pertama perdagangan karbon (carbon trading) sebesar USD 56 Juta atau sebesar Rp 813,3 miliar kepada Indonesia.

Pada tanggal 3 Juli 2020, Pemerintah Norwegia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim mengumumkan akan memberikan pembayaran berbasis hasil dari skema kerja sama REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Baca Juga: Jelang Musda Golkar NTB, Lobi Ahyar Abduh Menguat Ancam Posisi Suhaili FT

Atau Pengurangan Emisi dari Penggundulan Hutan dan Penurunan Fungsi Hutan yang ditandatangani kedua negara pada tanggal 26 Mei 2010 di Oslo, Norwegia.

Dalam kerja sama perdagangan karbon tahun 2010 tersebut, Indonesia akan mendapat USD 1 Miliar atau 6 Miliar Krona Norwegia (NOK) apabila berhasil mengurangi emisi melalui skema REDD+. Indonesia diharapkan berkomitmen untuk mengurangi eksploitasi sektor kehutanan dan lahan.

Perdagangan karbon yang diharapkan dicapai sebesar 4,8 juta ton CO2e (karbondioksida) untuk periode 2106-2017, setelah dilakukan penilai independen Norwegia ternyata mencapai 11,2 juta ton CO2e. Saat ini harga per ton perdagangan karbon adalah USD 5 atau Rp. 72.617/ton.

Baca Juga: Apa Kata Hetifah Tentang Konsep Pembelajaran Jarak Jauh Mendikbud Nadiem?

Dana Norwegia tersebut akan dimasukkan ke sebuah badan yang telah dibentuk Indonesia pada bulan Oktober 2019 lalu, yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang dibentuk untuk mengelola dana-dana lingkungan (environmental funds). {aceh.tribunnews.com}

fokus berita : #Salim Fakhry