17 Juli 2020

Berita Golkar - Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin mendukung rencana pemerintah kembali mengaktifkan tim pemburu koruptor. DPR siap menjalankan fungsi pengawasan.

"Komisi teknis yang dalam pengawasan di Komisi III akan melakukan pengawasan berdasarkan undang-undang," ujar Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.

Azis menekankan pembentukan tim pemburu koruptor menjadi kewenangan pemerintah. Namun, DPR membuka peluang untuk bekerja sama dalam menjalankan rencana tersebut. "Nanti di mana tempatnya (bekerja sama), kita akan bersinergi dengan pemerintah," jalas politikus Partai Golkar itu.

Baca Juga: Dyah Roro Esti Ajak Parlemen Peru Kerjasama Promosikan Machu Picchu dan Borobudur

Pembentukan tim pemburu koruptor sudah memasuki tahap penyusunan aturan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah mengantongi instruksi presiden (inpres) terkait pembentukan tim pemburu koruptor.

"Karena cantelannya inpres, maka inpres tentang tim pemburu aset, tersangka, koruptor dan tindak pidana lain sudah di Menko Polhukam sehingga secepatnya akan segera dibentuk tim itu," kata Mahfud melalui akun Instagram pribadinya, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.

Mahfud berjanji menampung seluruh masukan masyarakat. Saat ini, pihaknya telah merancang siapa saja bisa masuk tim tersebut. Tim itu melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mabes Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan departemen teknis lainnya. {www.medcom.id}

fokus berita : #Azis Syamsuddin


Kategori Berita Golkar Lainnya