17 Juli 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan Penempatan Dana pemerintah di bank-bank Himbara senilai Rp30 triliun berpotensi menimbulkan masalah di akhir tahun. Sebab, pada akhir periode yakni 31 Desember 2020 adan penghentian penggunaan APBN.

Menurut Misbakhun, masalah serius yang akan timbul adalah bank-bank Himbara itu akan mengalami shock Likuiditas.

"Uang APBN itu kalau disimpan di korporasi harus ditarik kembali untuk kemudian dilakukan penghitungan kembali."

"Nah nanti bank-bank yang mendapatkan dana pemerintah harus berpikir tanggal 31 Desember pada saat ditarik itu dana penempatan dan mungkin akan bulan Januari awal akan ditempatkan kembali maka mereka akan mengalami shocking Likuiditas dalam beberapa hari," jelasnya (17/7/2020).

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Misbakhun Minta Penyaluran Subsidi BBM dan Elpiji Diawasi Ketat

Politisi Partai Golkar itu berpesan, jika pemerintah serius soal Penempatan Dana ini, maka harus benar-benar diprogramkan dan menjadi bagian dari dana yang ditarik pemerintah untuk ditempatkan secara jangka panjang. Contohnya, pemerintah mencetak utang Rp1.000-Rp2.000 triliun kemudian ditempatkan di bank-bank yang selama ini membutuhkan bantuan Likuiditas.

"Tentunya pemerintah menerbitkan surat utang untuk dibeli Bank Indonesia dan pasar, sehingga kemudian memiliki dana lebih untuk ditempatkan di korporasi," jelasnya.

"Nanti pemerintah bisa membuat Undang-Undnag Penempatan Dana. Nanti misal kita perkirakan perbankan akan sehat dalam waktu 5 tahun, nah uang itu akan kita tarik pelan-pelan untuk menambah jumlah Likuiditas yang ada di pasar," pungkasnya. {akurat.co}

fokus berita : #Misbakhun


Kategori Berita Golkar Lainnya