21 Juli 2020

Berita Golkar - Ketua MPR RI meminta Kementerian Keuangan menyelidiki temuan penyaluran Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) oleh BPK. Menurutnya, hal itu sangat penting diketahui karena penyaluran anggaran APBN tersebut melalui rekening pribadi.

Demikian disampaikan oleh Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Ia mengatakan, penyaluran anggaran tersebut terjadi di lima Instansi negara. Yaitu, Kementrian Pertahanan, Kementrian Agama, Bawaslu, KLHK, dan Bapettan.

“Kemenkeu harus Melakukan identifikasi dan investigasi mengenai penggunaan rekening pribadi untuk penyaluran APBN,” tegasnya.

Baca Juga: Puteri Komarudin Dorong Pemerintah Maksimalkan Pemasukan Dari Aset-Aset Negara Yang Menganggur

Kemudian, lanjutnya, minta klarifikasi lima Instansi tersebut, terkait dengan hal itu. Bamsoet juga menyarankan kepada Kemenkeu perlu mendorong Kementerian dan Lembaga terkait dalam melaksanakan APBN sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Penggunaan keuangan negara secara transparan dan penuh tanggung jawab, agar realisasi anggaran K/L sesuai aturan perundangan yang berlaku,” sambungnya.

Menurutnya Kemenkeu perlu mengembangkan sistem monitoring, pengendalian dan optimalisasi rekening pemerintah pada Kementerian dan Lembaga terkait. “Sehingga bisa mencegah adanya potensi penyalahgunaan atas kas,” tuturnya.

Baca Juga: Melki Laka Lena Sebut Golkar Siap Survei 17 Paslon Kepala Daerah Di Lima Kabupaten di NTT

Politisi Partai Golkar itu meminta Kementerian maupun Lembaga terkait untuk menjadikan pemeriksaan BPK sebagai tolak ukur penggunaan anggaran negara.

“Hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter kehati-hatian penggunaan anggaran, juga dalam pengelolaan anggaran negara,” pungkasnya. {pojoksatu.id}

fokus berita : #Bambang Soesatyo #Bamsoet


Kategori Berita Golkar Lainnya