21 Juli 2020

Berita Golkar - Setelah pelaksanaan musyawarah daerah (musda) di Dewan Pimpinan Daerah Golkar Indramayu, beredar surat pemecatan terhadap para pengurus yang terpilih lewat musda.

Sebelumnya, dalam musda tersebut terpilih nama Syaefudin sebagai Ketua DPD Golkar Indramayu. Polemik tersebut membuat situasi di internal Golkar semakin memanas.

Syaefudin mengatakan, dirinya belum menerima surat yang berisi sanksi itu. Namun ia telah membaca lampirannya yang isinya menerangkan bahwa seluruh pengurus yang terpilih lewat musda 16 Juli dipecat. Tak hanya itu, mereka digantikan oleh pengurus baru dan adanya penunjukkan plt sekretaris.

Baca Juga: Syaefudin Diberhentikan Dari Kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Indramayu

Syaefudin menambahkan, hingga saat ini ia pun belum memahami mengapa surat itu lebih dahulu beredar di media sosial. Menurutnya proses pemecatan di sebuah partai harus berjalan sesuai dengan mekanisme di partai."Yang (berhak) melakukan adalah pengurus di pusat," tutur dia, Selasa 21 Juli 2020.

Ia pun mengaku, belum memahami alasan pemecatan yang diutarakan dalam surat sebab sejauh ini para pengurus tetap menjalankan tugas-tugas partai sesuai dengan AD/ART. Termasuk pelaksanaan musda menurutnya sudah sesuai dengan instruksi dari partai.

"Ada instruksi dari dpp, agar daerah yang menyelenggarakan pilkada merencanakan musda masing-masing paling lambat 31 Agustus," ujar Syaefudin yang kini menjabat sebagai ketua DPRD Indramayu. Salah satu alasan itulah yang melandasi jalannya musda Indramayu.

Baca Juga: Melki Laka Lena Sebut Golkar Siap Survei 17 Paslon Kepala Daerah Di Lima Kabupaten di NTT

Sebelum beredarnya surat pemecatan di media sosial, ia pun menerima surat perihal permintaan penundaan musda sehari sebelum acara. Namun musda tetap berjalan karena telah dijadwalkan dan tak dimungkinkan untuk dibatalkan. Para pengurus di tingkat provinsi pun sudah diundang untuk datang ke acara. "Undangannya sudah disebar," katanya.

Dalam musda tersebut, Wakil Ketua DPD Golkar dijabat oleh Soekarno Ermawan. Soekarno mengatakan, ilegal atau tidaknya musda memang bukan ranah pengurus di daerah. Kalaupun dinyatakan ilegal pengurus siap untuk diuji.

Pengurus lainnya Muhaemin mengatakan, guna mencari kejelasan, pengurus akan membuat surat terbuka kepada pengurus di tingkat pusat. Lewat surat itu, akan dijelaskan mekanisme jalannya musda di Kabupaten Indramayu secara rinci.

Baca Juga: Keputusan Sudah Final, Kader Golkar Halmahera Barat Diminta Solid Menangkan Ahmad Zakir Mando

Sebelumnya, pada tanggal 16 Juli kemarin diselenggarakan musda Golkar Indramayu. Syaefudin terpilih dalam musda tersebut untuk menduduki kursi ketua DPD. Dalam musda juga dibentuk kepengurusan yang diisi sejumlah nama-nama yang di antaranya duduk di kursi DPRD Indramayu.

Polemik mencuat ke permukaan H-1 acara saat beredarnya surat penundaan musda. Dalam surat itu ditandatangani oleh sekretaris Golkar Jabar. Namun acara tetap berlangsung hingga pada akhirnya kembali beredar surat sanksi kepada para pengurus yang terpilih musda yakni pemecatan. {www.pikiran-rakyat.com}

fokus berita : #Syaefudin


Kategori Berita Golkar Lainnya