23 Juli 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berpotensi melanggar undang-undang jika jadi membeli 15 pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria.

Ia mengatakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mewajibkan pembelian alutsista dari luar negeri untuk menyertakan imbal dagang, kandungan lokal, dan/atau ofset.

"Berdasarkan undang-undang, kita memang tidak bisa membeli pesawat atau alutsista bekas karena itu kesepakatan eksekutif dan legislatif," kata Farhan saat dihubungi CNNIndonesia.com. "Berpotensi melanggar, janganlah, bahaya," imbuhnya. 

Baca Juga: Jadi Tenaga Ahli Fraksi Partai Lain, Ketua AMPG Kabupaten Tegal Didesak Mundur

Pasal 43 ayat (5) UU Industri Pertahanan mengatur tujuh syarat pembelian alutsista dari luar negeri. Poin e di aturan tersebut mengatur harus ada imbal dagang, kandungan lokal dan/atau offset paling rendah 85 persen dalam setiap pembelian alutsista dari luar negeri.

Dalam bagian penjelasan, kandungan lokal adalah semua produk dalam negeri yang dimiliki oleh orang perseorangan/badan hukum Indonesia yang mengandung unsur komponen (hardware dan software), hak kekayaan intelektual, perekayasaan (engineering), man hourcustomer support, dan pelatihan (training).

Sementara offset dijelaskan sebagai kesepakatan untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak berupa produksi bersama (co-production), saham patungan (joint venture), beli kembali (buy-back), alih pengetahuan (knowledge transfer), dan pelatihan.

Baca Juga: Susun Program Kerja, Amrizal Dt Rajo Medan dan H Herman Serap Aspirasi Masyarakat Dharmasraya

Farhan menilai syarat-syarat itu berpotensi tak dipenuhi jika membeli alutsista bekas. Dia lebih mendukung jika Prabowo membeli alat tempur baru dengan jaminan alih teknologi bagi Indonesia.

"Banyak yang perlu kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya apabila kita mau membeli Eurofighter ini apalagi bekas, terlalu kontroversial dengan nilai yang besar," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono meminta Prabowo menjelaskan kepada publik maksud dan tujuan pembelian jet tempur itu.

Baca Juga: Bagus Adhi Mahendra Putra Terpilih Kembali Jadi Ketua SOKSI Bali

Ia juga menekankan pada rencana dan strategi Kemenhan yang sudah ada dan berharap rencana pembelian ini tidak di luar kemampuan anggarannya.

"Jangan sampai itu membebani, maksudnya jangan sampai mengganggu operasional yang lain sehingga justru melemahkan, bukan memperkuat sistem pemerintahan kita," kata Dave saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).

Sebelumnya, Menhan Prabowo dikabarkan membeli 15 jet tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria. Hal itu diketahui dari surat yang beredar di publik.

Baca Juga: Mengenal Benyamin Davnie-Pilar Saga, Duet Usungan Golkar di Pilkada Tangsel 2020

Dalam surat itu, Prabowo mengajukan pertemuam bilateral dengan Austria. Ia berniat memborong 15 pesawat guna menambah kekuatan TNI AU.

"Dalam rangka memodernisasi Angkatan Udara Indonesia (TNI AU), saya ingin mengadakan perundingan resmi dengan Anda untuk membeli 15 Eurofighter untuk Republik Indonesia," kata Prabowo seperti yang tercantum dalam surat berbahasa Inggris itu dikutip Rabu (22/7).

Namun hingga kini Kemenhan masih bungkam terkait surat bernomor 60/M/VII/2020 dan tertanggal 10 Juli 2020 tersebut diberi subjek 'Proposal About Eurofughter Typhoon Aircraft' itu. {www.cnnindonesia.com}

fokus berita : #Dave Laksono #prabowo subianto


Kategori Berita Golkar Lainnya