28 Juli 2020

Berita Golkar - Konstelasi politik di internal Golkar Gianyar mulai memanas. Ini pasca adanya perintah dari Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto yang memerintahkan kepada jajaran DPD II di seluruh Indonesia melakukan konsolidasi yakni melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebagai bagian dari suksesi kepemimpinan partai di daerah.

Pemicu memanasnya konstelasi tersebut yakni adanya surat dari Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (PD AMPG) Gianyar ke DPP Golkar.

Surat tersebut ditujukan kepada beberapa pucuk petinggi Golkar diantaranya, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pembina DPP Golkar, H. Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Etik DPP Golkar, H. Mohamad Hatta.

Baca Juga: Ingin Sapu Bersih Pilkada 2020, Ihwan Setiawan Revitalisasi Pengurus AMPG DIY

Dalam surat tersebut, PD AMPG Gianyar mendesak agar rencana Musda Golkar Gianyar yang rencananya digelar pada 29 Juli 2020 ditunda.

Dalam surat yang dikirimkan pada 13 Juli 2020 lalu ini, AMPG Gianyar melaporkan adanya dugaan beberapa masalah di internal Golkar Gianyar selama masa kepemimpinan Ketua DPD Golkar Gianyar, Made Dauh Wijana.

Saat dikonfirmasi Tribun Bali, Ketua PD AMPG Gianyar, I Gusti Agung Ngurah Arika Sudewa membenarkan adanya surat tersebut. Bahkan, ia mengaku bahwa surat tersebut mewakili para kader-kader beringin di Gumi Seni tersebut.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Ungkap Dua Tantangan Besar Merawat Ideologi Pancasila di Masa Depan

“Mewakili kader-kader Golkar kabupaten Gianyar, berkeinginan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dugaaan pandangan politik,” ujarnya, Selasa (28/7/2020).

Pihaknya juga berharap, agar DPP Golkar menerjunkan tim untuk mengusut beberapa dugaan berdasarkan surat tersebut. Ada beberapa hal yang ditulis dalam surat tersebut. Diantaranya masalah keuangan partai. “Kami mendapat informasi masalah keuangan yang melanda,” jelasnya.

Ada hutang saksi saat Pilkada Rp 350 juta. Iuran fraksi Rp 17,5 juta per bulan tidak jelas dan transparan. “Caleg incumbent mengeluarkan Rp 30 juta, total Rp 210 juta, kami tanyakan peruntukannya,” ungkapnya.

Baca Juga: Gantikan Richard Rahakbauw, Effendi Latuconsina Dilantik Jadi Wakil Ketua DPRD Maluku

Selain keuangan, dalam surat itu AMPG juga mempertanyakan pencalonan Tjokorda Raka Kertyasa alias Cok Ibah yang dicoret dari daftar caleg 2019.

“Itu adalah kesalahan krusial. Apabila (saat pencalegan 2019) memasukkan nama Cok Ibah, kami yakin dapat mengamankan 1 kursi. Karena terbukti Cok Ibah pada Pileg sebelumnya mampu meraih 24 ribu suara,” jelasnya.

Pihaknya juga mempertanyakan rangkap jabatan di tubuh pimpinan Golkar Gianyar. “Berdasarkan ketentuan dalam AD/ART Partai Golkar melarang adanya rangkap jabatan dalam kepengurusan partai,” jelasnya.

Baca Juga: Pilar Saga Ichsan Siap Adu Gagasan Dengan Paslon Lain di Pilkada Tangsel

Untuk itulah, pihaknya juga mendesak agar Musda Golkar yang rencananya akan digelar pada 29 Juli itu ditunda, akibat ada beberapa hal yang perlu dibereskan sebelum Musda. Lebih lanjut dikatakannya, sebelum beres, pihaknya mendesak agar Musda Golkar Gianyar ditunda.

“Saya dengar Musda 29 Juli. Kami minta ditunda dulu. Karena ada pertanyaan yang belum dibalas DPP Golkar. Masa bakti/kepengurusan selsainya kapan sesuai SK. Musda itu melahirkan pemimpin yang berkualitas bukan pemimpin karbitan," tegasnya.

Pihaknya berharap, pertanyaan yang dikirim secara tertulis itu bisa dipahami oleh DPP. “Kami minta tim dari DPP turun ke Gianyar. Kami juga siap memberikan keterangan selaku pengadu. Kalau tim bilang gak masalah, silahkan Musda, digelar,” jelasnya.

Baca Juga: Kedepankan Transparansi, Bamsoet Dorong Kemendikbud Kaji Ulang POP

Pun, saat disinggung mengenai apakah dirinya sempat berusaha menemui Dauhwijana. Mantan Perbekel Pering ini memilih menjawab dengan diplomatis, ia mengaku belum ada pertemuan dengannya. "Belum ada pertemuan dengan Pak Dauh," akunya.

Di sisi lain, Ketua DPD II Golkar Gianyar, Made Dauhwijana tidak mau berkomentar lebih lanjut terkait adanya surat tersebut. Ia mengaku bahwa DPD I Golkar Bali yang diketuai oleh Dewa Made Suamba Negara sudah menurunkan tim untuk menginvestigasi kisruh tersebut.

"Begini, begini besok rencananya Dewa Suamba  mau umumkan. Itu kan ada tim, biar besok saja jumpa pers jam 11 di DPD Provinsi ya, di sana aja," kata dia saat dihubungi, Selasa.

Baca Juga: Susunan Kepengurusan Baru SOKSI, Ada Nama Oetojo Oesman Hingga Bomer Pasaribu

Pun begitu, pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD I Golkar Bali ini juga meluruskan terkait surat tersebut.

Menurut dia, Arika Sudewa sudah tidak berhak menyandang status sebagai Ketua AMPG Gianyar, ini dikarenakan yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari jabatannya per 30 Juli 2019 lalu akibat ikut dalam pencalonan Perbekel Pering.

"Kalau AMPG kan sebenarnya dia tidak berhak mengatakan AMPG, karena dia dulu sebagai calon kades dia mundur per 30 Juli 2019," terangnya.

Baca Juga: Melki Laka Lena Minta Protokol Kesehatan di Perkantoran Disamakan Dengan Naik Pesawat

Bahkan, dari investigasi tim tersebut, surat tersebut dibuat tidak melalui hasil rapat pengurus AMPG Gianyar. "Surat AMPG juga mengatasnamakan sendiri, karena tidak ada rapat," akunya.

Mantan Anggota DPRD Bali ini juga menegaskan bahwa substansi surat tersebut tidak benar alias fitnah. "Kemudian dari sisi substansi tidak benar semua, misalnya dana saksi itu hasil rapat. Permasalahan rangkap jabatan karena saya terpilih kan jadi Sekretaris," geramnya.

"Soal dia kalah jadi kades, ngapain saya diurusin, ngapain saya disalahin. Jadi enam poin surat itu salah sasaran ke saya," imbuhnya.

Dauhwijana juga mengaku bahwa dirinya siap membawa ke jalur hukum jika ditemui unsur kriminal. "Saya juga gak segan-segan membawa ke jalur hukum jika mengandung unsur kriminal," tegasnya.

Baca Juga: AMPI Tapanuli Selatan Nilai Yasir Ridho Lubis Sosok Tepat Pimpin Golkar Sumut

Bantah Musda Tanggal 29 Juli

Terkait dengan Musda sendiri. Ia juga membantah digelar pada 29 Juli ini. Ia justru mengaku bahwa pihaknya menggelar rapat pada tanggal tersebut untuk mempersiapkan musda.

"Oh nggak, besok baru rapat persiapan. Itu dah besok diputuskan, kan kita rapat mengundang pengurus dan PK. Nanti jadwalnya kapan diputuskan di sana," akunya.

Di sisi lain, Wakil Sekretaris DPD Golkar Bali, Muammar Kaddafi membenarkan hal tersebut. Ia mengaku bahwa DPD Golkar Gianyar belum mengusulkan jadwal musda ke DPD I Golkar Bali. "Gianyar belum," katanya singkat, Selasa

Pihaknya juga memastikan tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan Musda tersebut. Menurut dia, musda tersebut merupakan kewenangan dari para pemegang suara di DPD II. "Kami serahkan ke DPD II, tidak ada intervensi sama sekali," akunya. {bali.tribunnews.com}

fokus berita : #Arika Sudewa #Made Dauhwijana


Kategori Berita Golkar Lainnya