13 Agustus 2020

Berita Golkar - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama-sama dengan kolega Pimpinan DPR RI 2014-2019, Pimpinan MPR 2014-2019, Mantan Ketua DPD RI, Mantan Ketua MA, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan bahwa alasannya mendapat Bintang Tanda Jasa sebagai wujud penghargaan negara terhadap jasa dan sumbangsih yang telah ia lakukan selama menjadi Ketua DPR RI pada periode 2017-2019. Penganugerahan tersebut berdasarkan Keppres RI Nomor 52/TK/Tahun 2020, tanggal 22 Juni 2020.

Baca Juga: Sudah 75 Persen, Menko Airlangga Optimis RUU Cipta Kerja Rampung Saat HUT RI Ke-75

“Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama ini bukan semata untuk pribadi saya. Melainkan juga untuk seluruh keluarga besar DPR RI yang telah membantu saya selama hampir dua tahun memimpin DPR RI."

"Tanpa kerjasama semua pihak, tak mungkin DPR RI yang kala itu sedang diterpa badai, bisa kembali tenang. Hubungan kerja DPR RI dengan pemerintah, yang semula diterpa banyak dinamika, juga bisa kembali kondusif,” kata Bamsoet dalam keterangan persnya, Kamis (13/8/20). Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun mengklaim sejumlah keberhasilannya saat menjabat Ketua DPR RI.

Dia mengklaim telah berhasil memecah kebuntuan dengan menyatukan berbagai stakeholder untuk bergandengan tangan sehingga Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) yang sudah terkatung-katung sejak tahun 2016, berhasil diselesaikan hanya dalam waktu dua minggu pembahasan.

Baca Juga: Panaskan Mesin Partai, Airin Rachmi Diany Kumpulkan AMIGO: Anak Milenial Golkar Tangsel

“Serta menuntaskan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai payung hukum menguatkan KPK sebagai leading sector sekaligus trigger mechanism mewujudkan Indonesia yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” sambungnya.

Kemudian, sambung Bamsoet, tugas berat lainnya saat ia menggantikan Setya Novanto adalah mengakhiri Hak Angket KPK yang hiruk pikuk dengan rekomendasi jalan tengah yang elegan.

Dan menyatukan kembali DPR yang sempat terbelah dengan adanya Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri atas parpol di luar pemerintah dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintah melalui penyelesaian revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Baca Juga: Tarik Wisatawan, Dedi Mulyadi Minta Penataan Pantai dan Kawasan Laut Perhatikan Estetika

 

Sehingga, Fraksi PDI-P, PKB, Partai NasDem dan Partai Hanura bisa duduk di pimpinan MPR, pimpinan DPR, komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya di DPR RI.

“Bertepatan dengan HUT DPR RI ke-73 pada tahun 2018, DPR RI mendeklarasikan diri sebagai Open Parliament. Menjadikan DPR RI semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Salah satunya dengan menghadirkan aplikasi digital DPR NOW yang bisa memonitor berbagai aktifitas dan kinerja anggota DPR RI,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, sebelum menjabat Ketua DPR RI (2018-2019), legislator Dapil VII Jawa Tengah ini sempat duduk sebagai Ketua Komisi III DPR RI (2016-2018). Dan kini mengemban amanah sebagai Ketua MPR RI (2019-2024).

Baca Juga: Prabasa Anantatur Pastikan Kader Golkar Positif COVID-19 di Ketapang Jalani Isolasi Mandiri

“Kalau di DPR dulu di akhir periode 2019, hampir setiap hari menghadapi massa demonstrasi dan masalah pengawasan kinerja pemerintah dan tarik-menarik terkait rancangan undang-undang, kini di MPR RI,” terangnya

“Kini di MPR RI, saya lebih banyak mengurusi cuaca agar suhu politik tetap kondusif. Tak lagi mengurusi politik praktis sebagaimana dahulu di DPR RI. Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR RI lebih banyak menguatkan solidaritas dan gotong royong kebangsaan sebagai implementasi nilai Empat Pilar MPR RI, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” pungkas Bamsoet. {nasional.okezone.com}

fokus berita : #Bambang Soesatyo #Bamsoet


Kategori Berita Golkar Lainnya