17 Agustus 2020

Berita Golkar - Harga sejumlah komoditas pertanian ditengah masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Jawa Barat anjlok. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta melakukan langkah strategis agar nilai jual komoditas pertanian kembali normal.

Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Golkar, Edi Rusyandi mengatakan, berdasar data yang dihimpun dari sejumlah pasar induk dan juga keluhan petani. Nyaris semua harga penjualan komoditas pertanian seperti burkol, timun, jamur, acar, brukoli, lejet, paprika, tomat bahkan kangkung anjlok.

Ia mencatat Burkol dari Rp6ribu jadi Rp1.000, ketimun Rp5.000 jadi Rp 1.000, Jamur Rp12ribu hanya Rp5 ribu, Acar Rp 2500-5000 jadi Rp500, Brukoli dari Rp9.000-15.000 hanya Rp2500, Lejet asalnya Rp 600-1000 hanya Rp 200/biji.

Baca Juga: Meutya Hafid Dukung BIN dan TNI Tindaklanjuti Uji Klinis Obat COVID-19

Kemudian Paprika merah biasanya Rp35 ribu-50 ribu jadi Rp25.ribu/kg, Paprika kuning Rp40 ribu-50 ribu, hanya Rp25 ribu/kg, Paprika hijau Rp30 ribu-40 ribu hanya 20 ribu/kg terakhir Tomat biasanya Rp5ribu-7 ribu hanya 1500/kg. "bahkan kangkung ada yang tidak terjual oleh petani," katanya, Minggu (16/8/2020).

Menyikapi hal itu, Edi yang juga menjabat Wakil Ketua PW Ansor Jawa Barat mendorong Pemprov Jabar harus turun tangan memberikan solusi atas permasalahan anjloknya harga komoditas pertanian ini. "Kita melihat selama masa pandemi ini, belum tampak hadirnya pemprov jabar terhadap nasib para petani," sebutnya.

Padahal, Edi menilai sektor pertanian Jabar dibilang cukup tangguh menghadapi pandemi ini dan berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi ditengah lumpuhnya sektor yang lain, sektor pertanian hanya terkoreksi 0,9 %. Berbeda jauh dengan sektor jasa dan manufaktur yang mengalami persentase penurunan pertumbuhan hingga 7,2% menjadi 2,4 %.

Baca Juga: Representasi Kaum Muda, Ini Janji Pilar Saga Ichsan di Pilkada Kota Tangsel 2020

"Kondisi anjloknya harga pertanian ini menurut saya salah satunya disumbang kelirunya skema bansos berupa sembako yang merusak pasar petani. Lain halnya jika dengan skema tunai, daya beli masyarakat akan relatif terjaga. Belum lagi ditambah dengan adanya PSBB. Sehingga ini menjadi efek domino. Ini dampaknya cukup serius dirasakan oleh petani dan buruh tani," terangnya.

Untuk mengembalikan nilai jual produk pertanian, Pemprov Jabar harus segera membuat program yang fokus untuk sektor pertanian dan memperhatikan nasib para petani dari Pemprov Jabar. Ada rumusan yang jelas kaitannya dengan kebijakan ketahanan pangan dimasa AKB dan pasca pandemi ke depan.

"Ini juga bagian dari proses recovery ekonomi. Karena jika tidak diantisipasi, akan beresiko terhadap kondisi pangan di Jawa Barat. Jika hari ini petani merugi, dan mereka menunda masa tanam jelas akan menimbulkan kelangkaan pangan, nanti bagaimana?"

"Apalagi hari ini kita akan menghadapi musim kemarau, tentu para petani ini butuh biaya lebih. Jika masa tanam ditunda, bisa rumit dan bukan tidak mungkin akan mengakibatkan krisis pangan," tandasnya. {ayobandung.com}

fokus berita : #Edi Rusyandi


Kategori Berita Golkar Lainnya