18 Agustus 2020

Berita Golkar - Jelang penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) tingkat II Partai Golkar Kota Yogyakarta, timbul gejolak di internal partai. Gejolak ini muncul usai 12 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar dipecat sepihak dan diganti dengan pelaksana tugas (Plt).

Koordinator PK Golkar Kota Yogyakarta, Yugo Saputra menyebut pencopotan Ketua PK secara sepihak ini menjadi sebuah keanehan. Yugo mencurigai bahwa pencopotan dan penggantian Ketua PK ini tak lepas dari pengkondisian jelang Musda Partai Golkar Kota Yogyakarta.

Yugo menjabarkan bahwa total PK di Kota Yogyakarta ada 14. Namun hanya 12 yang Ketuanya dicopot dan diganti dengan Plt. Sementara 2 PK yaitu Kotagede dan Mergangsan tidak dicopot dan masih sama Ketuanya.

Baca Juga: Bebby Nailufa Pimpin Golkar Bagikan 75 Bendera Merah Putih Untuk Warga Kota Pontianak

"Kami seolah melihat arah ini semua demi kepentingan Musda saja bukan kemajuan Partai Golkar karena pihak Ketua Umum Kota sekarang Pak Augus Nur dan kepengurusannya punya kepentingan. Makannya kok yang 12 PK diganti Plt tapi dua yakni Mergangsan dan Kotagede tidak diganti, karena pro ke mereka," ujar Yugo, Selasa (18/8).

"Kebijakan di DPD II Kota Yogya menyalahi mekanisme dalam menentukan personel tanpa melalui rapat pleno. Struktur organisasi revitalisasi juga aneh karena memasukkan keluarga, anak, istri dan saudara. Kemudian setiap rapat hanya pengumuman tidak ada diskusi dan pembahasan," sambung Yugo.

Sementara itu, PK Golkar Umbulharjo, Banter Iestiadi, menegaskan bahwa posisi Golkar di Kota Yogyakarta seolah hidup segan mati tak mau. Banter menuding selama di bawah kepemimpinan Augus Nur kondisi Golkar di Kota Yogyakarta carut marut.

Baca Juga: Harga Komoditas Anjlok, Edi Rusyandi Desak Pemprov Jabar Cepat Turun Tangan

Banter menjabarkan jika Ketua Golkar Kota Yogyakarta tidak pernah turun ke bawah untuk menerapkan langkah organisasi. Terakhir, lanjut Banter, Ketua Golkar Kota Yogyakarta malah memecat 12 PK secara sepihak tanpa kesesuaian dengan AD/ART partai.

"Kami minta pimpinan Golkar tingkat Kota Yogyakarta untuk menjalankan organisasi dengan mengacu AD/ART, ikut aturan yang jelas bukan otoriter dan arogan. Kami minta legalitas PK dikembalikan sampai pelaksanaan Musyawarah Kecamatan setelah Musda Kota Yogyakarta, karena sudah ada petunjuk pelaksanaannya dalam surat nomor SI-01/Golkar/IV/2020," tegas Banter.

Yugo menambahkan saat ini 12 PK Golkar Kota Yogyakarta menunggu jawaban dari DPD Partai Golkar DIY terkait kisruh di tubuh partai berlogo Pohon Beringin ini. Yugo mengungkapkan apabila tidak ada titik temu dan pengurus PK Golkar Kota Yogyakarta tak diundang ke Musda Kota Yogyakarta yang paling lambat digelar 31 Agustus maka pihaknya akan melakukan perlawanan.

Baca Juga: Terpilih Pimpin Golkar, Ini Janji Edwin Senjaya Untuk Warga Kota Bandung

"Kami akan aksi nanti kalau tidak diundang. Karena apa yang terjadi pada kami ini tidak sesuai AD/ART partai dan baru pertama kali sejak Golkar itu ada. Kami juga akan mengadu ke DPP (pusat) karena merasa begitu terdzolimi dengan masalah ini. Kalau perlu kami akan menggelar Musda tandingan," tegas Yugo. {www.merdeka.com}

fokus berita : #Yugo Saputra


Kategori Berita Golkar Lainnya