22 Agustus 2020

Berita Golkar - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, mengeluarkan Surat Instruksi Penundaan Pelaksanaan Musda tandingan untuk DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Surat instrueksi atau SI itu ditandatangani per tanggal 19 Agustus 2020.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam Surat Instruksi nomor 10/GOLKAR/VIII/2020 tentang Penundaan Musda di 8 Kabupaten /Kota di Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2020.

"Bahwa untuk menjaga soliditas dan kondusivitas kader Partai Golkar dalam rangka menghadapi Pilkada serentak tahun 2020, maka perlu dikeluarkan intruksi," ujar Airlangga melalui siaran pers yang diterima Tribuncirebon.com, Sabtu (22/8/2020).

Baca Juga: Nyaris Rusuh, Musda Golkar Buru Selatan Dipindahkan ke Kota Ambon

Oleh karena itu, maka DPP memandang perlu untuk mengeluarkan intruksi kepada DPD Provinsi Jawa Barat agar menunda pelaksanaan Musda Partai Golkar.

Delapan Kabupaten/Kota tersebut, meliputi Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, dan Pangandaran setelah penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

Pada diktum kedua SI tersebut, DPP mengintruksikan untuk menyelenggarakan Musda Partai Golkar di 8 Kabupaten/kota tersebut selambat-lambatnya pada 30 Januari 2021.

Baca Juga: Terpilih Pimpin Golkar Banjarmasin, Yuni Abdi Nur Syukuran dan Ziarah ke Makam Abah H Sulaiman

Dengan dikeluarknnya Surat Intruksi tersebut, maka Surat Intruksi nomor SI-3/GOLKAR/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Intruksi merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda Partai Golkar tingkat Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku untuk DPD Partai Golkar Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat dari 8 Kabupaten kota tersebut.

Kuasa Hukum Musda X DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Mahpudin, menyambut baik atas terbitnya Surat Intruksi DPP Partai Golkar nomor SI-10 tentang Penundaan Musda di 8 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

SI tersebut menegaskan, jika DPP Partai Golkar melarang adanya pelaksanaan Musda tandingan di Kabupaten Indramayu selain Musda X yang dilaksanakan pada 16 Juli 2020 kemarin yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Partai.

Baca Juga: Yorrys Raweyai Ungkap Keberlanjutan Dana Otsus Papua dan Pelaksanaannya

"SI tersebut menegaskan penghentian atau menunda pelaksanaan Musda di 8 Kabupaten/kota di Jawa Barat per tanggal 19 Agustus 2020," ucap Mahpudin.

Menurutnya, azas hukum bahwa peraturan tidak berlaku surut. Maka, Musda sebelum SI-10 yang mengacu pada SI-03/GOLKAR/VII/2020 adalah sah yang nanti proses penetapan pengesahannya melalui putusan Mahkamah Partai.

"Singkatnya SI-10 itu, menjadi dasar hukum bagi DPD PG Provinsi Jawa Barat untuk tidak menyelengarakan Musda di Indramayu per tanggal 19 Agustus 2020 sampai tanggal 31 Januari 2021 nanti," ujar mantan Ketua Fraksi Golkar ini.

Baca Juga: Jadi Contoh Kemandirian Pengelolaan Pariwisata Bekasi, Bupati Eka Apresiasi Obyek Wisata Kawung Tilu

Ia menegaskan, terkait persoalan Musda X yang sudah dilaksanakan sebelum terbitnya SI-10 dengan terpilihnya Syaefudin secara aklamasi akan tetap berproses di Mahkamah Partai Golkar.

Sebagai saluran konstitusi berdasarkan kontruksi hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran partai dan yang mengaku sebagai kader dan pengurus Partai Golkar.

"Semoga Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai asas hukum yang berlaku. Sedianya perkara kami karena sudah tergester pada Mahkamah Partai Golkar akan mulai disidangkan pada pekan depan," ucapnya. {jabar.tribunnews.com}

fokus berita : #Airlangga Hartarto #Mahpudin


Kategori Berita Golkar Lainnya