24 Agustus 2020

Berita Golkar - Pandemi COVID-19 yang merebak sejak awal tahun telah membuat beberapa negara di dunia mengalami penurunan demokrasi. Hal itu disebabkan penanganan COVID-19 yang lamban, lemahnya keamanan hingga memburuknya kondisi ekonomi suatu negara.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Trifena M. Tinal menyatakan Indonesia juga mengalami dampak itu. Namun, tak seburuk negara lain seperti India dan Filipina. Salah satu indikasinya yakni hasil survei yang dilakukan oleh SMRC (Sjaiful Mujani Research Center) pada 12 -15 Agustus 2020 terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Yanti Airlangga Bocorkan Rahasia Selalu Romantis Dengan Suami, Airlangga Hartarto

"Hasil survei itu jelas membuktikan kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik. Selain itu saya lihat kondisi politik di Indonesia saat ini juga baik-baik saja," ungkap Trifena dalam keterangannya, Senin (24/8/2020).

Menurutnya, kondisi politik di Indonesia saat ini baik-baik saja, karena yang menyatakan buruk itu masih lebih kecil dibandingkan yang menyatakan baik. Namun yang menyatakan dalam surveyi tentang kondisi keamanan dan bisa melindungi rakyatnya terdapat sekitar 52%.

Sementara untuk kepuasan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia sebanyak 72% menyatakan puas. "Sekali lagi ini fakta jika mayoritas publik masih menyatakan puas terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini," tambah Trifena.

Baca Juga: SMRC Ungkap Masyarakat Nilai Jalannya Demokrasi RI Turun, Ini Tanggapan Meutya Hafid

"Secara teori bisa saja seperti itu, namun bisa kita lihat dari hasil survei ini, rakyat masih percaya pada pemerintah. Ini membuat kita semakin yakin jika apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat," ungkapnya.

Menurut Trifena tanggung jawab pemerintah itu kepada rakyatnya. Maka selama mayoritas rakyatnya masih mempercayai dan menyatakan puas terhadap pemerintah maka presiden dan para pembantunya sudah memimpin sesuai harapan mereka.

"Survei ini membuktikan rakyat cukup puas terhadap kinerja pemerintah. Jika ada sekelompok orang atau organisasi baru yang menuntut presiden untuk bertanggung jawab karena belum memenuhi tuntutan rakyat sesuai sumpah dan janjinya, saya pikir itu keliru," pungkasnya. {news.detik.com}

fokus berita : #Trifena M Tinal


Kategori Berita Golkar Lainnya