25 Agustus 2020

Berita Golkar - Pelaksanaan Musda lanjutan DPD II Golkar Kota Jambi disebut illegal oleh DPD I Golkar Provinsi Jambi. Hari ini pihak DPD I Golkar Provinsi Jambi merasa sangat tidak dihargai oleh pelaksanaan Musda II Golkar Kota Jambi. Bahkan Musda lanjutan tersebut memilih sosok ketua baru bagi DPD II Golkar Kota Jambi.

A Rahman, sekretaris DPD I Golkar Provinsi Jambi mengatakan bahwa pada pihak-pihak yang melaksanakan musda DPD II Golkar Kota Jambi tidak memahami aturan. "Dalam partai ada aturan. AD ART, Juklak dan Juknis pelaksanaan dalam Musda," terang A Rahman, Senin (24/8/2020).

A Rahman mengatakan jika penundaan tersebut untuk kepentingan yang lebih besar. Namun hal itu tidak dianggap oleh pihak pihak yang memaksakan melaksanakan Musda DPD II Golkar Kota Jambi hari ini.

Baca Juga: Kantongi 10 Dari 17 Suara, Budi Setiawan Terpilih Jadi Ketua Golkar Kota Jambi

"Siapa yang menghadiri pembukaan Musda tersebut. Ada aturan bila sudah ada PLT ketua yang ditunjuk. Dan PLT ketua sudah di SK kan beberapa waktu sebelumnya,"kata A Rahman.

Terhadap kejadian itu, pengurus DPD I Golkar Provinsi Jambi akan mendata seluruh peserta yang hadir dalam pelaksanaan Musda DPD II Golkar Kota Jambi tersebut. "Kami akan cari tau, siapa saja yang menginisiasi musda lanjutan tersebut dan yang hadir,"katanya.

A Rahman sendiri mengatakan bahwa pada hari ini sebenarnya pengurus DPD I sudah menyusun surat yang akan dilanjutkan ke DPP untuk penundaan pelaksanaan Musda sampai selesai Pilkada. Beberapa daerah yang ditunda yakni Kota Jambi, Merangin dan Sungai Penuh.

Baca Juga: Menangkan Golkar di Pilkada se-Lampung, Aprozi Alam Panaskan Mesin AMPG

"Padahal DPP sudah meminta data penundaan Musda ke DPD I. Dan hari ini sudah kita susun dan akan dikirim ke DPP," ucapnya.

Sementara itu, Ahmad Hanafiah ketua SC yang melaksanakan Musda mengatakan bila apa yang mereka lakukan sudah sesuai aturan. Bahkan mereka memegang semua aturan yang dianggap menjadi dasar pelaksanaan Musda tersebut. "Kami memiliki dasar yang jelas. Siapa yang bilang illegal," terang Hanafiah.

Dan jika pihak DPD I Golkar Provinsi Jambi akan mempersoalkan hal itu. Mereka juga siap berjuang hingga ke DPP bahkan bertarung di Mahkamah Partai. "Buktikan dimana salahnya kami. Meski DPD I membantah kita masih punya DPP dan kami siap buktikan di mahkamah Partai,"tegas Hanafiah.

Baca Juga: Golkar Resmi Usung Agustinus Taolin dan Aloysius Hale Serens di Pilkada Belu 2020

Dari hasil pelaksanaan Musda tersebut terpilihlah Budi Setiawan dengan meraih 10 dukungan dari 17 suara yang ada. Dan Budi Setiawan sendiri ketika dikonfirmasi terkait tuduhan illegal dari DPD I Golkar Provinsi Jambi hanya tertawa tanpa memberikan tanggapan apapun. "Insyaallah kita sesuai aturan AD ART Partai Golkar," katanya. {tribun}

fokus berita : #A Rahman #Ahmad Hanafiah


Kategori Berita Golkar Lainnya