26 Agustus 2020

Pariwisata Bali Terpuruk Karena COVID-19, Mahyudin Harap Pemerintah Beri Stimulus Lebih

Berita Golkar - Bali yang sangat mengandalkan sektor pariwisata ternyata paling merasakan dampak buruk pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir ini. Akibat pagebluk korona ini perekonomian Bali jatuh hingga minus 11 persen.

Hal itu diungkap anggota DPD RI asal Bali H. Bambang Santoso dalam Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Keputusan DPD RI dan Temu Komunikasi Pimpinan DPD RI dengan masyarakat muslim di Bali di Hotel Quest Denpasar, Minggu, 23 Agustus 2020. menyebut perekonomian Bali terbutuk di Indonesia. “Kondisi ekonomi Bali terburuk dari 34 Provinsi di Indonesia,” ungkap Bambang Santoso.

Menyikapi kondisi ini pihaknya menyatakan telah mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada Bali dibanding provinsi lainnya di Indonesia.

Baca Juga: Kubu Huzarni Rani Bakal Gugat Kepengurusan Golkar Babel Bambang Patijaya ke Mahkamah Partai

Bambang Santoso selaku senator yang membidangi keuangan mengaku telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar memberikan porsi lebih dana stimulus pemulihan ekonomi Rp 3,3 triliun.

“Kami sudah minta agar Bali diberi porsi lebih banyak untuk pemulihan ekonomi khususnya pariwisata Bali,” tandas Bambang Santoso.

Hal senada juga ditegaskan Wakil Ketua DPD RI Dr. H Mahyudin kepada awak media usai acara yang mengatakan pariwisata Bali paling terpuruk akibat pandemi virus korona ini. Karena itu lanjutnya, harus ada stimulus dari pemerintah pusat untuk memulihkan kembali. “Harapan kita industri pariwisata Bali bisa kembali pulih,” harapnya.

Baca Juga: Hadapi COVID-19, Dito Ganinduto Sebut Ekonomi RI Butuh Kebijakan Lebih Dari Sekadar Stabilisasi Rupiah

Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengatasi krisis kesehatan yang berdampak pada perekonomian nasional.

Mulai dari memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik dan BLT Desa. Membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat.

Menurutnya, sebagus apa pun program Pemerintah tidak akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika pelaksanaannya tidak mengedepankan azas keadilan, pemerataan dan berdampak luas.

Ia juga menyinggung soal RUU Provinsi Bali yang tengah diajukan ke DPR RI untuk masuk program legislasi nasional (Prolegnas). “Harapannya RUU Provinsi Bali nantinya mampu menjamin pluralitas sebagai bangsa yang majemuk,” pungkas Mahyudin. {}

fokus berita : #Mahyudin