27 Agustus 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk meningkatkan kualitas audit pada setiap laporan keuangan pemerintah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menurutnya diperlukan agar diketahui tingkat efisiensi dari setiap anggaran yang digunakan untuk pembangunan negara.

"Setelah kita bicara ke pending sebenarnya berikutnya adalah quality of spending kita akan tahu bahwa uang ini dipakai untuk ini," ujarnya Muhkhamad Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan Kepala BPKP dan Sekjen BPK RI di Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2020).

Selain itu, Legislator Golkar ini juga mengatakan hal tersebut untuk mencegah adanya penyimpangan seperti mark up dalam proyek pembangunan.

Baca Juga: Dua Srikandi Golkar Ini Panaskan Suasana Jelang Musda Kota Gorontalo

"Apakah benar kemudian memang harganya segitu kalau dilihat dari prosedur administrasi tender benar, 3 hari open pit semuanya ikutin tetapi kongkalikongnya kan tidak bisa kita lihat di sana mark upnya tidak terlihat di sana," jelas Mukhamad Misbakhun.

Lebih lanjut Mukhamad Misbakhun juga menilai BPK perlu mencontoh apa yang dilakukan oleh BPK Polandia, agar mampu menghitung tingkat efisiensi suatu pembangunan jalan tol yang tidak sesuai dengan tingkat perkapita penduduknya.

"BPK nya Polandia itu mengkoreksi tarif tolnya Uni Eropa yang masuk ke wilayah Uni Eropa, karena apa tidak efisien menurut hitungannya BPK Polandia. Karena harganya terlalu mahal untuk dinikmati oleh tingkat perkapita penduduk Polandia seperti itu," jelas Mukhamad Misbakhun di hadapan DPR RI. {akurat}

fokus berita : #Misbakhun


Kategori Berita Golkar Lainnya