02 September 2020

Berita Golkar - Komisi VII DPR RI mencecar Menteri ESDM Arifin Tasrif lantaran kuota LPG subsidi 3 kilogram (kg) pada nota keuangan RAPBN 2021 ditetapkan sebesar 7 juta metrik ton (MT). Padahal, dalam rapat kerja Komisi VII dengan Arifin 29 Juni 2020, disepakati kuota tahun depan sebesar 7,5-7,8 juta MT.

Nota keuangan RABPN 2021 sendiri sudah dibacakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 17 Agustus 2020 lalu di Gedung DPR RI.

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Alex Noerdin menyatakan keberatan dengan ketetapan dari nota keuangan RAPBN 2021 karena realisasi hingga Juni 2020 saja sudah 4,1 juta MT dari kuota sepanjang tahun 7 juta KL. Menurut Alex, seharusnya di masa pandemi, subsidi LPG 3 kg tidak dikurangi, malah harus ditambah.

Baca Juga: Melki Laka Lena Tegaskan Komisi IX DPR dan Pemerintah Komitmen Kembangkan Vaksin COVID-19

"Realisasi sampai Juli 2020 ini sudah 4,1 juta MT. Dengan adanya COVID-19 ini, akan bertambah. Tadi ada yang mengatakan 8 juta MT. Hasil raker kita 7,8 juta MT. Kan masuk akal. Kembalikan lah kesepakatan kita di 29 Juni itu," kata dia dalam rapat kerja di Komisi VII DPR RI, Rabu (2/9).

Prediksi pemerintah, kemiskinan akan naik 9,8 persen. Begitu pun jumlah orang PHK juga akan naik. Adian berpandangan, dengan pengurangan LPG 3 kg dalam RAPBN 2021 ini menunjukkan pemerintah tidak yakin dengan angka-angka kemiskinan yang diprediksinya sendiri.

Adian mengatakan, kalau kemiskinan meningkat berdasarkan hitungan pemerintah, harusnya subsidi LPG 3 kg naik 10 persen.

Baca Juga: Tingkatkan Daya Tawar RI, Christina Aryani Sebut Golkar Setuju Pembahasan RUU PDP Dilanjutkan

"Nah, saya tidak mengerti kita melewati situasi ini bahkan akan krisis nanti, tapi kita tidak konsisten antara kalkulasi dan solusi. Kemiskinan naik sekian, tapi subsidi enggak ditambah. Kenapa pemerintah sendiri ragu sama angkanya? Kalau dia percaya dengan angka yang dia hitung, harusnya enggak 7,5 juta MT, minimal 7,8 juta MT atau 7,9 jt MT," ujar Adian.

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar yang lain, Maman Abdurahman juga menyatakan hal yang sama. Kata Maman, kesepakatan Komisi VII DPR RI pada 29 Juni lalu dalam raker dengan Arifin Tasrif agar kuota LPG 3 kg subsidi naik untuk menyelesaikan isu kelangkaan yang kerap terjadi di masyarakat dan tidak tepat sasaran.

Dia tidak setuju jika penyaluran subsidi LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran harus dilimpahkan ke masyarakat berupa pengurangan kuota LPG 3 kg. Seharusnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR yang menjadikan pengawasan penyaluran LPG 3 kg ini agar tetap sasaran.

Baca Juga: Fraksi Golkar Minta Anies Jangan Buru-Buru Urus Ekonomi Kalau Urusan COVID-19 Belum Tuntas

"Saya bilang, selama pemerintah di daerah belum serius pengawasan, konsekuensi logisnya pasti akan naik terus. Kalau mau di angka 7 juta ton, harus serius pengawasannya. Kalau enggak siap, ya harus siap dengan aspirasi ini (naik jadi 7,5 juta MT)," ujar Maman.

Maman berpandangan, keputusan 7,5 juta MT LPG 3 kg tahun depan harus tetap dipertahankan karena bagian dari solusi jangka pendek selagi pemerintah belum serius mengawasi penyalurannya. Sedangkan solusi jangka panjangnya adalah subsidi tertutup yang hingga saat ini belum juga terealisasi oleh pemerintah. 

"Mau enggak mau data orang miskin harus clear, bagaimana mau atur pengawasan subsidi LPG 3 kg (kalau tidak clear)? Selesai itu, baru kita bisa masuk strategi jangka panjang," ujarnya.

Baca Juga: Melchias Mekeng Dukung Pemerintah Bangun Optimisme Di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi

Sebelumnya, dalam raker ini, Arifin memaparkan bahwa kuota LPG 3 kg subsidi pada 2020 sebesar 7 juta MT. Realisasi hingga Juli 2020 mencapai 4,1 juta MT dan proyeksi hingga akhir tahun 7 juta MT.

"Berdasarkan raker 29 Juni 2020, kuota volume 2021 disepakati 7,5 sampai 7,8 juta metrik ton. Sedangkan dalam Nota Keuangan RAPBN ditetapkan 7 juta metrik ton," ujar Arifin dalam sesi pemaparan. {kumparan}

fokus berita : #Alex Noerdin #Maman Abdurrahman


Kategori Berita Golkar Lainnya