04 September 2020

Berita Golkar - Partai Golkar Bungo bergejolak. Merasa dizolimi partai sendiri, Ketua Harian DPD II Partai Golkar Bungo Syarkoni Syam menyatakan mundur dari Partai Golongan Karya. Sebelumnya ia menjabat ketua harian dan sekretaris formatur.

Setelah mengabdi selama 22 tahun untuk partai berlambang pohon beringin tersebut, Syarkoni melepaskan jasnya karena dianggap pengurus provinsi tidak menjalankan amanat musyawarah daerah (Musda).

“Saya resmi menyatakan pengunduran diri dari kepengurusan serta keanggotaan Partai Golkar Kabupaten Bungo,” kata Syarkoni Syam, di kantor Golkar Bungo, Jumat (4/9/2020).

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Fahmi Hakim Diperiksa Kejati Banten Terkait Lahan Sport Center di Kota Serang

Dijelaskannya, pada Musda yang dilaksanakan pada 22 Agustus 2020 lalu itu, menunjuk Syarkoni yang saat itu menjabat ketua harian sebagai sekretaris. Namun nyatanya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Provinsi Jambi mengeluarkan surat keputusan kepada orang lain.

Dalam surat itu Syarkoni mengungkapkan bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Jambi mengeluarkan SK Ketua H Bambang hermanto, Sekretaris Muahrimin, Bendahara Heni.

"Ternyata ini berbeda dengan hasil yang diusulkan formatur, saya merasa dizalimi, Insyaallah surat resmi pengunduran diri Senin akan diserahkan ke DPD Provinsi," katanya.

Baca Juga: PKB Lengkapi Dukungan Golkar dan Nasdem, Fakhrizal-Genius Umar Jadi Paslon Keempat di Pilgub Sumbar

Mantan wakil ketua DPRD periode 2004 hingga 2019 ini mengaku bahwa pengunduran itu tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Melainkan semata mata hanya karena merasa terzalimi. "Pernyataan ini tanpa ada paksaan dan intimidasi hal-hal yang lain oleh siapa pun," ujarnya.

"Dalam struktur formatur hasil Musda Partai Golkar Kabupaten Bungo yang diadakan di Provinsi Jambi, saya dinyatakan sebagai sekretaris partai periode 2020-2025," ungkapnya.

Namun kenyataanya, Syarkoni mengatakan pada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan itu telah dibagikan dan dia ditempatkan di Posisi Ketua Harian Partai Golkar.

Baca Juga: Puteri Komarudin Minta Pemerintah Belajar dari China dan Vietnam Yang Ekonominya Tumbuh Positif

Disebutkan Syarkoni, hal itu berbalik arah dengan rekomendasi oleh DPP Partai Golkar semasa 2015-2020 dan ia beranggapan merasa Partai Golkar Provinsi tidak mengakomodir dari formatur yang sudah dibentuk.

Sebagai tanda keluarnya dari keluarga Golkar, Syarkoni melepaskan baju kebanggaan yang berwarna kuning berlogo pohon beringin tersebut.

Sanksi Tegas Bagi yang Membelot

Sementara itu di tingkat nasional, Partai Golkar siapkan sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kader yang membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada Serentak 2020. Golkar berharap semua kader partai akan solid mendukung pasangan yang diusung partai di Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga: Positif Terpapar COVID-19, Ini Kondisi Ketua DPP Golkar Erwin Aksa Saat Ini

"Tadi saya sudah bilang di dalam (bimbingan teknis, red.) bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, kami bangkucadangkan dulu," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto usai membuka acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar, Jakarta, Minggu (30/8/2020).

Bahkan, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pihaknya akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.

"Kalau main bola, 'kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Pandemi COVID-19 Belum Usai, Fadel Muhammad Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

Meski demikian, Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang.

Dalam kesempatan itu, Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan.

Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024. "Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar menargetkan 60

Airlangga juga mengingatkan jika pada pandemi Covid-19 ini pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda. Ia pun meminta para kadernya untuk menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang.

Baca Juga: Firlie Ganinduto Ingatkan Kader Golkar DKI Jakarta Untuk Kreatif dan Mandiri

"Pandemi COVID-19 ini 'kan membuat kita untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda, termasuk dalam kampanye nanti. Jadi, tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna," ujarnya.

Acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 untuk wilayah Sumatera II, Papua, dan Papua Barat itu juga dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto.

Selain itu, sejumlah wakil ketua umum DPP Partai Golkar, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Kahar Muzakir, dan Ahmad Doli Kurnia. {jambi.tribunnews}

fokus berita : #Syarkoni Syam


Kategori Berita Golkar Lainnya