09 September 2020

Berita Golkar - Rancangan Undang-Undang Sistem Keoalahragaan Nasional (RUU SKN) Komisi X DPR RI kini mulai membahas klaster sarana dan prasarana (sarpras) olahraga. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, sarpras ini penting untuk menunjang prestasi olahraga para atlet nasional. Namun, di sisi lain banyak masalah dan kendala dalam membangun sarpras.

“Pemerintah bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan sarpras olahraga sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban ini juga harus memperhatikan hak penyandang disabilitas,” kata Hetifah saat memimpin RDPU Komisi X DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Baca Juga: Golkar Lumajang Ingin Masyarakat Bisa Rasakan Dampak Ekonomi Tanpa Merusak Hutan

Pemerintah, kata politisi Partai Golkar itu, harus pula menjamin ketersediaan sarpras sesuai standar kebutuhan, memenuhi jumlah dan standar minimum, serta harus memperhatikan potensi keolahragaan di daerah setempat.

Komisi X DPR RI ingin menerima input dari berbagai perspektif para pengelola sarpras olahraga di Tanah Air. Klaster sarpras ternyata menyajikan banyak sekali masalah yang harus diselesaikan Pemerintah.

"Dalam prakteknya, pembangunan sarpras olahraga banyak sekali menemui kendala dan permasalahan, sehingga kurang merata. Banyak yang pembangunannya mangkrak, komplek olahraga terlantar pasca penyelenggaraan event, dan sebagainya."

Baca Juga: Alex Noerdin Pertanyakan Efektivitas Vaksin China Sinovac Terhadap Mutasi Virus COVID-19

"Terkait beberapa permasalahan tersebut, ada masukan agar pemerintah menambah dan meningkatkan sarpras olahraga untuk mendukung prestasi olahraga," pandang Hetifah.

Legislator asal Kalimantan Timur itu melanjutkan, Pemerintah harus didorong untuk membangun fasilitas olahraga andalan daerah, bahkan membentuk badan layanan umum dalam pengelolaan sarpras milik Pemerintah. Pada pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sarpras sebetulnya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

"Dalam UU SKN yang sekarang berlaku telah diatur kewajiban badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman untuk menyedialan sarpras olahraga sebagai fasilitas umum."

"Bagaimana seharusnya sarpras olahraga ini dibangun, dikelola, dikembangkan, dan dipelihara? Lalu, aturan apa yang diperlukan bagi pengembangan olahraga nasional?" begitu Hetifah memaparkan persoalan klaster sarpras dalam RUU SKN. {dpr}

fokus berita : #Hetifah Sjaifudian #Hetifah


Kategori Berita Golkar Lainnya