11 September 2020

Berita Golkar - Golkar meminta agar Satpol PP Kota Surabaya tetap netral selama proses Pilwali Surabaya 2020. Dalam kaitan penertiban baliho paslon, partai berlogo beringin meminta para penegak perda berkoordinasi dengan Bawaslu.

“Baliho MA-Mujiaman yang ada di wilayah Surabaya, sebagian merupakan inisiatif kelompok masyarakat, relawan dan kader Parpol dengan cara iuran, karena kehendak untuk mengenalkan sosok MA-Mujiaman kepada khalayak ramai."

"Tentu kami hanya bisa menghimbau agar pemasangan tersebut tidak mengganggu estetika kota, dan jika itu ditertibkan oleh Satpol PP sementara di sisi lain baliho paslon sebelah aman dari penertiban tentu itu melukai rasa keadilan yang berangkat dari antusiasme masyarakat kepada MA-Mujiaman,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni.

Baca Juga: Sahat Tua Simanjuntak Apresiasi Langkah Gubernur Jatim Ekspor Kopi ke Inggris

“Pemimpin politik datang dan pergi, karena periodesasi, tapi netralitas ASN merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar lagi,” cetusnya lebih lanjut.

Toni, sapaan akrabnya, masih meyakini jika Satpol PP adalah penegak perda yang diambil sumpah dan janjinya untuk bangsa dan Negara. “Bukan kepada paslon dan Parpol tertentu bisa berlaku adil, karena netralitas ASN merupakan kewajiban kepada bangsa dan Negara,” katanya.

“Agar kejadian terlukanya hati masyarakat pendukung MA Mujiaman yang secara mandiri memasang APK tidak terulang dikemudian hari, saya meminta agar Satpol PP berkoordinasi secara intensif dengan Bawaslu Kota Surabaya perihal rencana penertiban APK,” pungkas Toni. {beritajatim}

fokus berita : #Arif Fathoni


Kategori Berita Golkar Lainnya