14 September 2020

Berita Golkar - Rem darurat berupa PSBB ketat yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan banyak mendapat kritikan dan tekanan dari berbagai pihak. Kritik yang cukup pedas diantaranya disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang saat ini berada di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

Keduanya berpendapat, langkah Gubernur Anies menarik rem darurat dengan bentuk penerapan PSBB yang berdampak pada banyaknya pembatasan tidak lah tepat.

Namun sikap kedua Menteri yang juga pimpinan DPP partai Gokar tersebut tidak sejalan dengan sikap Fraksi partai Golkar di DPRD DKI Jakarta. Sikap fraksi partai Golkar DPRD DKI Jakarta malah lebih mendorong Anies untuk segera menarik rem darurat.

Hal tersebut seperti yang diutarakan Ketua Fraksi DPRD Golkar DKI Jakarta Basri Baco, yang juga Sekretaris DPD I Golkar Provinsi DKI Jakarta, pada berita detik.com, Selasa, 8 September 2020. Basri menyebut, “Gubernur harus berani tarik rem tangan kalau kondisi sudah makin parah, jangan cuma kata-kata saja terkait rem tangan sebelum rakyat Jakarta jadi korban.”

Ketua Depidar VIII SOKSI Provinsi DKI Jakarta, Barita Richy Ricky menilai pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta itu kontraproduktif dengan apa yang sedang dilakukan pemerintah pusat. Dimana pemerintah pusat saat ini sedang berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi dalam situasi pandemi.

“Harusnya Golkar DKI dan Fraksi Golkar DKI bisa lebih melihat urgensi yang lebih penting dalam kondisi pandemi ini,” tegas Ricky.

Menurutnya hal tersebut sebagaimana sikap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian dan Ketua PEN. Yang sedang berupaya maksimal memperbaiki kondisi negara. “Harusnya Basri Baco lebih mendukung policy PEN. Begitu juga dengan Pak Agus Gumiwang yang senada menolak rem darurat tersebut,” jelasnya.

Ricky mengingatkan jangan sampai terjadi bias politik dalam permasalahan ini, dimana Ketua Umum Partai Golkar sedang menjalankan program-program pemerintah, namun justru Fraksi Golkar DKI Jakarta malah mengangkangi kebijakan-kebijakan yang diambil.

Ricky meminta DPP Partai Golkar untuk segera melakukan evaluasi kinerja Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta. Hal ini untuk menghindari terjadinya disharmoni antara DPP dan Fraksi Golkar DKI Jakarta.

“Karena dengan adanya disharmoni ini, maka pihak luar akan menilai terjadi ke tidak selarasan politik antara DPP dan DPD Golkar DKI Jakarta, padahal ini disebabkan kurang berkualitasnya Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta,” tegasnya.

fokus berita : #Barita Richy Ricky #Basri Baco


Kategori Berita Golkar Lainnya