15 September 2020

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti investasi yang dilakukan pemerintah melalui penyaluran anggaran lewat penyertaan modal negara (PMN) ke beberapa BUMN.

Menurutnya, semua investasi pemerintah yang dilakukan lewat BUMN tidak memberikan hasil berupa pengembalian dana.

"Saya tidak ingin kemudian ini akan kembali kasus di mana BUMN kita diberikan dana investasi tetapi mereka tidak mampu untuk mengembalikan dana investasi itu," ujarnya dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Baca Juga: Fadel Muhammad Desak Presiden Jokowi Percepat Ketersediaan Vaksin COVID-19

Legislator Golkar ini juga menegaskan, pemerintah harus memahami dengan jelas segala bentuk investasi yang dilakukan karena menggunakan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam rangka apa investasi itu dilakukan itu saya tidak mendapatkan sebuah deskripsi yang jelas dan memadai mengenai itu," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam RAPBN 2021 pemerintah akan menyalurkan anggaran lewat penyertaan modal negara (PMN) ke beberapa BUMN.

Baca Juga: Peduli Pendidikan Agama, Itje Siti Dewi Kuraesin Bantu 62 Ponpes, TPA, Madrasah Dinniyah

Totalnya ada Rp37,38 triliun yang masuk ke dalam rencana pembiayaan investasi pemerintah sebesar Rp169 triliun di tahun 2021. Jumlah ini turun dari PMN yang diberikan pemerintah di tahun ini.

Untuk tahun ini sendiri jumlah PMN yang diberikan sebanyak Rp51 triliun. Setidaknya ada 8 BUMN yang akan mendapatkan PMN dari pemerintah, di antaranya PT Hutama Karya sebesar Rp6,2 triliun, PT PLN Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finance (SMF) Rp2,25 triliun.

Lalu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebanyak Rp20 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp470 miliar, PT Pelindo III dan PT PAL masing-masing Rp1,2 triliun, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma Rp977 miliar. {akurat}

fokus berita : #Misbakhun


Kategori Berita Golkar Lainnya