16 September 2020

Berita Golkar - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, program Dana Alokasi Khusus (DAK) bukan diusulkan oleh Kementerian LHK melainkan berasal dari usulan daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi IV agar daerah pemilihan mendapat prioritas mendapatkan DAK, Senin (14/9/2020) malam.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan, justru dirinya sangat mengharapkan dukungan dan dorongan dari Komisi IV terkait dengan program DAK di daerah-daerah.

Baca Juga: Tak Persiapkan Pengganti Dirinya, Juliyatmono Percaya Tiap Orang Ada Masanya

“Sebab DAK bukan LHK yang mengusulkan, tapi oleh kabupaten yang bersangkutan. Saya justru minta tolong didorong melalui anggota dewan,” ujarnya.

Usulan DAK dari daerah disampaikan melalui Bappenas dan kemendagri dan tembusannya ke Kementerian LHK. Menteri Siti Nurbaya mengatakan, dirinya nanti melalui jalur eksekutif akan ikut mendorong daerah melalui Bappeda masing-masing untuk mengusulkan program DAK ini.

”Dorongnya dua sisi dari berasal, dari anggota Komis IV dan kedua dukungan dari jalur eksekutif,” ucap menteri.

 

Baca Juga: 3 Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumbar Ini Mengundurkan Diri, Partai Siapkan PAW. Siapa Saja?

Dalam rapat kerja itu, anggota Komisi IV asal Aceh M Salim Fakhry mengingatkan Menteri LHK agar memperhatikan daerah pemilihan anggota Komisi IV. “Kalau program untuk Aceh, tolong ke depannya diperhatikan asal dapilnya,” ujar Salim Fakhry.

“Ini harapan kami kedepannya, ada dari kementerian LHK. Tolong diutamakan daerah asal anggota tersebut,” tambah politisi Partai Golkar itu.

Dalam rapat tersebut Komisi IV menyetujui pagu anggaran Kementerian LHK tahun anggaran 2021 sebesar Rp 7,9 triliun. Tahun 2020, anggaran sebesar 3,6 triliun. {aceh.tribunnews}

fokus berita : #Salim Fakhry #Siti Nurbaya Bakar


Kategori Berita Golkar Lainnya