22 September 2020

Belajar Dari Selandia Baru, Tantowi Yahya Tegaskan Jangan Pernah Beri Panggung Untuk Teroris

Berita Golkar - Selandia Baru sempat terpukul dengan serangan terorisme terhadap jamaah Masjid Al Noor dan Mushala Linwood di Christchurch, pada 15 Maret 2019 silam. Serangan yang dilakukan Brenton Harrison Tarrant (29) tersebut menewaskan 51 orang dan melukai 49 orang lainnya.

Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya mengatakan penembakan tersebut merupakan sejarah paling kelam dalam sejarah Selandia Baru. Aksi terorisme tersebut, setidaknya memukul tiga dimensi keamanan Selandia Baru, yakni keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu.

Serangan tersebut membuat Selandia Baru yang sebelumnya berada di peringkat ketiga negara teraman sedunia merosot menjadi peringkat ke-154.

Baca Juga: Sahbirin Noor Rindu Turun Ke Desa, Jemput Aspirasi Warga Kalsel

"Aksi yang kurang dari tiga jam bisa meluluhlantahkan imej positif dari sebuah negara yang menjual keamanan negaranya untuk berbagai kepentingan ekonomi, khususnya pariwisita," kata Tantowi dalam webinar seri keempat bertajuk yang digelar Indonesia Peace & Conflict Resolution Association (IPCRA), Ikatan Alumni Unhan, dan Pusat Studi Peperangan Asimetris (PUSPA), Selasa (22/9/2020).

Namun, Selandia Baru mampu bangkit dan berhasil menangani serangan teroris tersebut. Setidaknya Selandia Baru berhasil meredam agar aksi terorisme tersebut tidak memicu konflik horizontal di dalam negeri.

Tantowi menyatakan, terdapat sejumlah faktor yang membuat Selandia Baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern berhasil menangani aksi terorisme.

Baca Juga: Golkar Bolmut Targetkan Tetty Paruntu-Sehan Landjar Menang 70 Persen di Pilkada Sulut

Beberapa di antaranya kepemimpinan nasional yang kuat, karakter negara dengan orientasi bisnis, tingkat toleransi masyarakat yang tinggi, dan rasa kekitaan atau sense of togetherness pada masyarakat.

Tantowi menyoroti faktor rasa kekitaan (sense of togethernes) yang ditunjukkan dengan adanya pelibatan semua unsur dalam mengatasi terorisme, termasuk otoritas pemerintah, yaitu kementerian, polisi, angkatan bersenjata, parlemen, media, dan tokoh informal.

Tantowi mengungkapkan, sehari setelah berkunjung ke lokasi penembakan, Jacinda mengeluarkan statement yang diikuti dan diamini oleh seluruh pemangku kepentingan Selandia Baru, yakni "no name, no face".

Baca Juga: BSN Partai Golkar Sebut Sukses Pelaksanaan Pilkada 2020 Awal Kebangkitan Lawan Pandemi Corona

Jacinda menegaskan tidak akan menyebut nama pelaku dan wajahnya tidak akan muncul di media Selandia Baru. Pernyataan tersebut dimaksudkan Jacinda sebagai upaya perlawanan terhadap terorisme yang melakukan aksinya untuk menciptakan ketakutan dan popularitas.

"Dia (Jacinda) jawab dengan sangat jelas bahwa dua-duanya tidak akan anda (teroris) dapatkan. Anda tidak akan populer di sini (Selandia Baru) karena tidak ada orang yang tahu nama anda dan wajah anda pun tidak akan dikenal oleh masyarakat. Jadi forget it," kata Tantowi.

Dikatakan, pernyataan Jacinda untuk tidak memberikan panggung sekecil apapun kepada pelaku teror tidak hanya ditujukan berkaitan dengan aksi teror di Masjid Al Noor dan Mushala Linwood. Lebih dari itu, pesan tersebut ditujukan untuk para pelaku teror lainnya. "Ini satu pesan yang besar yang juga ditujukan kepada mereka-mereka yang mempunyai tensi yang sama," katanya.

Baca Juga: Pilih Maju di Pilgub Kepri, Ansar Ahmad Mundur Dari DPR RI Digantikan Cen Sui Lan

Pernyataan Jacinda didukung sepenuhnya oleh seluruh pemangku kepentingan di Selandia Baru, termasuk media massa. Bahkan, media massa baru menyebut nama dan memuat wajah pelaku teror setelah perkara masuk ke persidangan atau satu tahun setelah aksi penembakan tersebut.

"Orang baru tahu, baru ingat lagi namanya dan baru tahu wajahnya. Tapi setelah itu hilang lagi. Ini membuat siapapun berpikir membuat aksi terorisme di Selandia Baru itu tidak akan dapat. Orang tidak takut dan tidak akan populer," katanya.

Tidak memberikan panggung kepada teroris juga diserukan Jacinda dan pemerintah Selandia Baru melalui Christchurch Call yang digelar di Paris, Prancis pada 15 Mei 2019 dan dihadiri oleh delegasi dari 147 negara, termasuk Indonesia.

Baca Juga: Namanya Dicatut Minta Sumbangan COVID-19 di Medsos, Ini Klarifikasi Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja

Christchurch Call merupakan ajakan pemerintah Selandia Baru agar pemilik platform media sosial tidak lagi memberikan ruang dan waktu bagi penyebaran gambar atau pesan terorisme dan tidak boleh lagi ada tayangan terorisme di media sosial. Seruan tersebut didukung dan diikuti oleh platform sosmed, termasuk Facebook dan Youtube.

"Ini suatu gagasan besar yang menjadi pondasi besar bagi penangangan terorisme ke depan yang dihasilkan dari sebuah negara kecil yang sebelumnya tidak punya pengalaman sama sekali dari krisis akibat terorisme," katanya.

Selain itu, kata Tantowi, kekitaan Selandia Baru dalam menghadapi terorisme ditujunkkan dengan 'kekompakan' pemerintah dan parlemen dalam mengamendemen UU kepemilikan senjata. Amendemen ini bersejarah, karena selesai dalam waktu 28 hari.

Selanjutnya, tokoh masyarakat, yaitu pemuka agama juga mengimbau umat beragama lainnya untuk bersama-sama menjaga seluruh masjid di sekitar lingkungan mereka. Hal ini dilakukan karena adanya rasa kekitaan yang kuat. "Seluruh masjid di Selandia Baru dijaga ketat oleh umat dari agama lain," katanya. {beritasatu}

fokus berita : #Tantowi Yahya