23 September 2020

Terungkap! Ada Rekayasa Silon SK Pimpinan Kecamatan, Musda Golkar Malteng Digugat

Berita Golkar - Sejumlah pimpinan tingkat Kecamatan DPD II Partai Golkar Maluku Tengah, menemukan bukti adanya dugaan manipulasi struktur kepengurusannya. Ini terungkap saat mereka mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Jakarta Barat.

“Kami sudah datangi DPP Partai Golkar Dan langsung ke ruang data DPP. Disana kami temukan bukti kuat dugaan manipulasi kepengurusan Golkar tingkat kecamatan yang dipakai saat Musda Golkar Maluku Tengah di Ambon, ungkap Plt Ketua Kecamatan Seram Utara Barat, Alter Sopacua.

Alter mengaku telah mengunjungi Ruang Data DPP dan meminta Data SK Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah. "Ternyata data yang ada di ruang Data DPP sama dengan Data yang ada di Sipol atau situs resmi KPU, sehingga kami menilai seharusnya SK Kecamatan yang dipakai pada musda kemarin adalah SK DPD yang di Sipol KPU karena sama dengan yang ada di DPP." tuturnya

Lalu, apa alasan pimpinan sidang justru mengkomodir argumen sepihak Rudolf Lailossa bahwa ada SK Silon DPP yang dikirim Via WA sehingga terjadi kebuntuan. "Kami lihat penundaan musda ke Kota Ambon tanpa verifikasi SK Silon DPP yang dikirim via WA Rudolf itu skenario pimpinan sidang menghindari pembuktian Rudi atas SK Silon. Buktinya pada musda lanjutan di Ambon kita tidak membuktikan lagi isi WA rudi, ini kan bentuk kelicikan dan skenario jahat pimpinan sidang." lanjut Alter.

Hal senada disampaikan Ketua Golkar Kecamatan Salahutu, Jamaludin Nahumarury. "Penjelasanan dari Tim IT ruang data DPP tidak ada yang namanya data Silon kepengurusan tingkat kecamatan DPD Partai Golkar Malteng di DPP Partai Golkar. Data itu justru dimasukan ke KPU untuk diupload dalam Sipol milik KPU RI. Jadi jelas, Terkait adanya informasi Data Silon DPP ini tidak dapat dibenarkan,” kata Jamaludin.

Kedatangannya ke Kantor DPP Partai Golkar, bersama tiga rekannya, masing-masing Ketua Golkar Kecamatan Tehoru; Sarasa Suailo, Ketua Golkar Kecamatan Salahutu; Jamaludin Nahumarury dan Ketua Golkar Kecamatan Saparua Timur,Delvika A. Sahusilawane.

Dalam Musda DPD II Partai Golkar Malteng yang kemudian digeser dari Masohi ke Kota Ambon, Calon Ketua DPD Golkar Malteng, Rudi Lailosa mengaku menggunakan data Silon DPP Golkar, yang dikirim melalui pesan WA kepadanya.

Hanya saja bukti kepemilikan dokumen itu tak dapat ditunjukan Lailosa dalam Musda yang sempat digelar di Masohi, Maluku Tengah. Atas dasar itu juga Yusril Ak Mahedar yang memimpin sidang, menunda sidang. Dengan alasan disetujui peserta Musda, sidang ditunda dan digeser ke Kota Ambon.

Penundaan Musda juga dengan janji, Yusril AK Mahedar akan memverifikasi semua dukungan yang dimiliki Rudi Lailosa maupun Rasip Sahubawa. Anehnya, saat Musda Malteng dilaksanakan di Ambon, Yusril tidak membeberkan dokumen-dokumen dukungan berdasarkan hasil verifikasi.

Data yang dimiliki Rudi Lailosa lalu dipakai pimpinan Musda, Yusril AK Mahedar untuk mengesahkan terpilihnya Rudi Lailosa dalam Musda itu. Padahal, data yang sah di DPP Golkar adalah sama dengan data Sipol dari KPU.

Data Sipol KPU ini dipakai oleh calon Ketua DPD Golkar Malteng, Rasip Sahubawa. Data ini diperoleh mereka melalui unduh di situs resmi milik KPU RI. Karena itu, putusan Musda yang dipimpin Ketua OKK DPD Golkar Maluku, Yusril AK Mahedar digugat ke Mahkamah Partai Golkar.

Gugatan itu, kata Jamaludin, sudah diserahkan ke DPP Partai Golkar. Setelah itu akan dilimpahkan ke Mahkamah Partai Golkar. “Sudah disampaikan ke DPP. Kita masih menunggu langkah partai selanjutnya,” pungkas Jamaludin Nahumarury.

fokus berita : #Alter Sopacua #Jamaludin Nahumarury