28 September 2020

Duh! Kemendagri Sebut Calon Kepala Daerah Dari Golkar Paling Banyak Langgar Protokol Kesehatan

Berita Golkar - Sebanyak 243 pasangan calon kepala daerah (cakada) melanggar protokol kesehatan pada tahapan pendaftaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Sayang, sanksinya cuma teguran tertulis.

Data tersebut dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari 243 pasangan cakada, 72 cakada petahana dijatuhi sanksi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Ke-72 cakada itu membawa massa tanpa menjaga jarak saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September lalu. Mereka disanksi dengan teguran tertulis. Terdiri dari satu gubernur, 35 bupati, lima wali kota, 36 wakil bupati dan lima wakil wali kota.

Baca Juga: Bobby Rizaldi Tak Permasalahkan Jokowi Angkat Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Mayoritas berasal dari Partai Golkar dan PDIP. Rinciannya, 22 bakal calon dari Partai Golkar, PDIP sebanyak 18 orang, Partai Nasdem 14 orang, Partai Demokrat 7 orang, Partai Gerindra 3 orang, PPP 2 orang, PAN 1 orang, Partai Hanura 1 orang, PKS 1 orang, Perindo 1 orang, PKB 1 orang dan PBB 1 orang.

“Baru daftar aja udah langgar protokol kesehatan Covid-19. Kalau udah jadi kepala daerah, dijamin tidak bisa menangani pandemi Covid-19. Karena tidak ada komitmen sama sekali bagaimana mengendalikan pandemi,” kata Bambang Wijanarko.

Hal senada dilontarkan Ismael. Dia bilang, baru mau jadi calon kepala daerah saja kelakuannya tidak bisa jadi contoh. “Malu-maluin,” sautnya.

Baca Juga: Azis Syamsuddin Nilai Masih Cukup Waktu Bahas Perppu Pilkada Di Tengah Pandemi

“Belum jadi pemimpin sudah begini, apalagi sudah jadi. Pilih calon yang tertib bermasker,” saran Handa Nda.

Tiena Rifda menyambung. Dia bilang, kelakuan tidak taat protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU merupakan cerminan ketidakmampuan menangani pandemi Corona ketika terpilih menjadi kepala daerah.

“Masih calon aja sudah seenaknya melanggar aturan,” kritik dia.

Register User menegaskan, pelanggaran protokol kesehatan dalam jumlah besar bukanlah hal sepele. Dukungan pemilih, kata dia, dibuktikan di kotak suara. “Bukan show off, apalagi pake bayaran,” kata dia.

Baca Juga: Airlangga Tunjuk Melki Laka Lena Jadi Kepala Satgas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Pilkada

PDI_Perjuangan dengan akun @PDI_Perjuangan mengatakan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah memastikan kepatuhan kader dan calon kepala daerah akan protokol kesehatan.

Partai tidak segan menghukum kader yang tidak disiplin protokol kesehatan. Orang Pinggiran menyambung. Dia bilang, PDIP Perjuangan seharusnya juga bisa menegur calon kepala daerah, maupun calon wakil kepala daerah yang tak mematuhi aturan.

Karena mereka, kata dia, adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyatnya. “#PDIPerjuangan telah membentuk tim khusus guna menegakkan protokol kesehatan di kalangan kader partai,” saut Arya Penangsang.

Baca Juga: Hari Pertama Kampanye Pilkada Indramayu, Daniel-Taufik Resmikan Posko Relawan Laskar 03

“Kalau masih ada yang bandel, jewer aja Pak Hasto. Ini wujud kepedulian partai PDIP dalam memerangi Covid-19,” tegas Sigar_untumu.

BlueOrchid_ setuju banget dengan langkah konkret PDIP. Kata dia, kader dan Cakada yang melanggar protokol kesehatan harus ditindak tegas,” tegasnya.

Menurut Tjhinfar21, aturan yang ketat dan tegas untuk taat protokol kesehatan dalam situasi pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Tujuannya, kata dia, agar para cakada tidak main-main dengan protokol kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Semua pihak berharap agar tidak ada paslon yang melanggar. Sanksi berat siap menanti jika masih ada paslon ngeyel dan bebal,” kata Cinta dengan @Markonah76.

Baca Juga: Hari Pertama Kampanye Pilkada Indramayu, Daniel-Taufik Resmikan Posko Relawan Laskar 03

PatriotMager meminta pelaksanaan Pilkada digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan, dia mengusulkan, Cakada harus jadi influencer protokol kesehatan buat masyarakatnya.

“Semua pihak ikut serta sukseskan pelaksanaan Pilkada 2020. Cakada yang patuh protokol kesehatan selama masa kampanye bisa jadi poin plus,” kata Lily Andriani.

Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga mengatakan, Cakada yang melanggar sebanyak 243 dan ditegur keras oleh Mendagri secara langsung.

Baca Juga: Ridwan Bae Ajak Masyarakat Bersatu dan Tak Mudah Terprovokasi Isu SARA

Bahkan, kata dia, sebanyak 72 petahana terancam sanksi untuk ditunda pelantikannya, ditegur bahkan diberhentikan. “Kita memakai rujukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014,” ujar Kastorius dalam diskusi virtual Pilkada di Tengah Pandemi, Sabtu (26/9).

Kastorius mencatat, hingga 18 September 2020, terdapat 740 bakal pasangan calon (bapaslon) di 270 wilayah Pilkada. Dari 740 itu, dia berharap, 243 bapaslon yang melanggar bisa mencontoh dan tertib seperti 500 bapaslon yang ada.

Dia menyebut, ada distorsi yang sebenarnya bila dihitung dari statistik, sebanyak 500 bapaslon tertib sedangkan sebanyak 243 tidak tertib.

“Ada dua kemungkinan, mereka tidak tahu tentang aturan itu dan mereka melihat pendaftaran paslon itu bisa diikuti oleh arak-arakan atau konvoi,” kata ujar Kastorius. {rmco}

fokus berita : #Kastorius Sinaga